Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :
a.Setda merupakan Setda tipe A ;
b.Setwan merupakan Setwan tipe C ;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A.
d.Dinas terdiri dari :
1) Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ; 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal ; 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ; 6) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik ; 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi ; 10) Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ; 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan ; 12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; 13) Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Wilayah Daratan ; 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 15) Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan ; 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan ; 17) Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
e.Badan terdiri dari :
1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan ; 2) Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan pendapatan Daerah ; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan pengembangan SDM ; 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
2.Ketentuan Pasal Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: