DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan atas Perda Kab. Kepulauan Yapen No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Yapen. Beberapa hal yang diatur adalah perubahan atas Pasal 2, Pasal 35, Pasal 36.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih efektif, efisien tepat fungsi dan tepat ukuran maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507); Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua Telepon (0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983) 3271
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.Setda merupakan Setda tipe A ;
b.Setwan merupakan Setwan tipe C ;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A.
d.Dinas terdiri dari : 1) Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ; 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal ; 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ; 6) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik ; 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi ; 10) Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ; 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan ; 12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; 13) Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Wilayah Daratan ; 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 15) Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan ; 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan ; 17) Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
e.Badan terdiri dari : 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan ; 2) Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan pendapatan Daerah ; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan pengembangan SDM ; 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
1. 2.Ketentuan Pasal Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

a.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
b.pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
1. 3.Ketentuan Pasal Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Serui ;
(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Ditetapkan di S E R U I pada tanggal 22 Oktober 2018 BUPATI KEPULAUAN YAPEN, CAP/TTD TONNY TESAR Diundangkan di S E R U I pada tanggal 22 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN CAP/TTD ALEXANDER NUSSY BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2018 NOMOR 05 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua : 05/Kab.Kep.Yapen/Prov.Papua/05/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SONNY NH, SH PENATA TK. I NIP. 19781211 200605 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN I. UMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menganut azas Desentralisasi, Pemerintah telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam arti memberi peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakat. Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, maka perlu diadakan penataan kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Yapen. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan daerah untuk melakukan penyerasian dan rasionalisasi perangkat daerah, Pemerintah Daerah pada tanggal 25 Januari 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap efektif dan efisiennya Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk, terdapat struktur yang besar yang mempengaruhi keuangan daerah khususnya belanja aparatur sehingga belanja pelayanan public dirasa belum maksimal, Untuk itu dalam rangka mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih efektif, efisien tepat fungsi dan tepat ukuran maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 86 DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN (PERDA NO 5 TAHUN 2018)

1.SETDA ;
2.SETWAN ;
3.INSPEKTORAT
4.DINAS KESEHATAN
5.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
7.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
9.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
11.DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
13.DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
15.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
16.DINAS PERHUBUNGAN
17.DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
18.DINAS PERIKANAN
19.DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
20.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
21.BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
22.BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
23.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
24.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
25.DISTRIK YAPEN SELATAN
26.DISTRIK YAPEN TIMUR
27.DISTRIK YAPEN BARAT
28.DISTRIK ANGKAISERA
29.DISTRIK POM
30.DISTRIK YAPEN UTARA
31.DISTRIK RAIMBAWI
32.DISTRIK TELUK AMPIMOI
33.DISTRIK KEPULAUAN AMBAI
34.DISTRIK WONAWA
35.DISTRIK WINDESI
36.DISTRIK PULAU KURUDU
37.DISTRIK PULAU YERUI
38.DISTRIK KOSIWO
39.DISTRIK ANOTAUREI
40.DISTRIK YAWAKUKAT

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…