DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pinjaman daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, jumlah dan sumber pinjaman, jangka waktu dan bunga pinjaman, pencairan pinjaman, pembayaran kewajiban pinjaman, tata cara pembayaran, pengelolaan dana pinjaman, kepastian pembayaran pinjaman, pembukuan dan pelaporan, sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan tentang Pinjaman Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ; Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua Telepon (0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983) 32712 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
6.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutya disingkat PT SMI adalah Instansi Pemerintah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah di bebani kewajiban untuk membayar kembali.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
10.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.
11.Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Invesatsi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, BLUD dan/atau Badan Hukum Asing.
12.Dana investasi adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PIP dalam bentuk pinjaman kepada daerah.
13.Biaya administrasi adalah biaya yang wajib di bayarkan dimuka oleh daerah kepada PT SMI sebagaimana biaya pengelolaan dana investasi.
14.Biaya Manajemen adalah biaya yang wajib di bayarkan dimuka oleh daerah kepada PT SMI sebagai biaya pengelolaan dana investasi .
15.Biaya Kesepakatan adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PT SMI sebagai biaya Pengelolaan dana Investasi.
16.Rekening Induk Dana Investasi selanjutnya disingkat RIDI adalah Rekening Milik PT SMI.
17.Rekening Pendapatan adalah Rekening Milik PT SMI.
18.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pinjaman daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pinjaman daerah bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah.
(3)Infrastruktur jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi 3 (tiga) ruas jalan dan 2 (dua) jembatan.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER PINJAMAN

Pasal 3

(1)Jumlah Pinjaman Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
(2)Besar Nominal Jumlah pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan didalam naskah perjanjian pinjaman daerah.

Pasal 4

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari PT. SMI

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

(1)Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang (grace periode) selama 12 (dua belas) bulan.
(2)Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.
(3)Masa penarikan dana investasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.

BAB V

PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 6

(1)Pencairan Pinjaman Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan dan/atau transfer dari RIDI kepada RKUD.
(2)Permintaan Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah pelaksana kegiatan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pemindahbukuan dan/atau transfer dari RKUD ke rekening pelaksana kegiatan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pihak PT SMI melakukan pemindahbukuan dan/atau transfer dana investasi ke RKUD.

Pasal 7

(1)Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pencairan Tahap Kesatu, Tahap Kedua, dan tahap selanjutnya.
(3)Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan isi naskah perjanjian pinjaman daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 8

Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah kepada PT SMI meliputi:

a.pokok pinjaman;
b.bunga pinjaman;
c.biaya lainnya ;
d.biaya denda atau saksi keterlambatan pembayaran.

Pasal 9

(1)Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan setelah melewati masa tenggang (grace period) dengan nilai pembayaran pokok setiap tahapan sesuai daftar rencana pembayaran anggaran angsuran pokok pinjaman.
(2)Pembayaran angsuran pokok pertama jatuh tempo pada tanggal 25 (dua puluh lima) setelah dilampauinya masa tenggang (grace period) pinjaman.

Pasal 10

(1)Pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibayarkan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan per tahunnya yang dihitung sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.
(2)Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 25 ( dua puluh lima) setiap 3 (tiga) bulan per tahunnya. (3) Besaran bunga pinjaman daerah sebesar 7,35 % ( Tujuh Koma Tiga Puluh Lima Persen) efektif per tahun.

Pasal 11

(1)Biaya lainnya yang wajib dibayarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi : Biaya/Fee Fasilitas Pembiayaan;
(2)Biaya /Fee Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, dibayarkan sebesar 1% ( Satu persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima Ratus Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…