DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. prinsip - prinsip dasar penetapan tarif 2. blok konsumsi dan kelompok pelanggan 3. perhitungan dan proyeksi biaya usaha dan biaya dasar 4. pendapatan 5. tarif PDAM Tirta Merapi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten dalam bentuk tarif air minum;
c.bahwa untuk mengatur dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman penetapan tarif air minum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Merapi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagai Badan Hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Kabupaten Dati II Klaten.
5.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Merapi.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Merapi.
7.Pelanggan adalah Pelanggan PDAM Tirta Merapi.
8.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
9.Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan.
10.Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
11.Tarif air minum PDAM Tirta Merapi yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Daerah.
12.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16.Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17.Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
18.Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

a.keterjangkauan dan keadilan;
b.mutu pelayanan;
c.pemulihan biaya;
d.efisiensi pemakaian air;
e.transparansi dan akuntabilitas;dan
f.perlindungan air baku.

Pasal 3

(1)Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
(2)Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
(3)Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

(1)Pendapatan PDAM Tirta Merapi harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
(2)Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), secara penuh (full coast recovery) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
(3)Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
(4)Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

(1)Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
(2)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
(3)Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif progresif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(2)Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan PDAM Tirta Merapi dengan cara:
1. a.menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
2. b.menyaring aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
(3)Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
(2)Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

(1)Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Merapi, meliputi :
1. a.Blok I; dan
2. b.Blok II.
(2)Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
(3)Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

(1)Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
(2)Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kelompok I;
2. b.Kelompok II;
3. c.Kelompok III; dan
4. d.Kelompok Khusus.
(3)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(4)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(5)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(6)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…