DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

1. pembentukan 2. nama 3. bentuk badan hukum dan kedudukan 4. kepemilikan 5. asas, maksud dan tujuan 6. fungsi 7. kegiatan usaha 8. modal 9. organ PDAM Tirta Merapi 10. Kepengurusan 11. pensiunan 12. peneteapan dan penggunaan laba bersih 13. kerjasama dengan pihak ketiga 14. standar operasional prosedur 15. pembinaan dan pengawasan 16. pembubaran 17. peran serta maasyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum;
c.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten;
d.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Merapi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagai Badan Hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Klaten Nomor 2 tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten.
5.Modal dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
6.Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemerintah kabupaten termasuk hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi atau pihak ketiga.
7.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Merapi .
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Merapi .
9.Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Merapi .
10.Pelanggan adalah Pelanggan PDAM Tirta Merapi .
11.Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
12.Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah.
13.Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun yang berisi ketentuan – ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun
14.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.
15.Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian meter kubik air minum yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh perusahaan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten.

BAB II

NAMA

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama “PDAM Tirta Merapi”.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Merapi adalah Perusahaan Umum Daerah.
(2)PDAM Tirta Merapi berkedudukan di Kabupaten Klaten.
(3)PDAM Tirta Merapi dapat membentuk kantor cabang dan unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEPEMILIKAN

Pasal 5

PDAM Tirta Merapi adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)PDAM Tirta Merapi dalam melakukan usahanya berazaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian.
(2)PDAM Tirta Merapi dibentuk dengan maksud dan tujuan :
1. a.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
2. b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
3. c.menciptakan kesempatan berusaha; dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

BAB V

FUNGSI

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM Tirta Merapi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
b.penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
c.penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
e.penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;
f.pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

PDAM Tirta Merapi merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dengan memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PDAM Tirta Merapi menyelenggarakan usaha-usaha:

a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan dapat melayani di luar daerah.
b.pelayanan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dengan ijin Bupati.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…