1. penetapan 2. kewenangan desa, penegasan dan penetapan batas desa
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa di Kabupaten Klaten dengan nama dan kode desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Batas masing-masing Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sebagai batas Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 30 Maret 2016 BUPATI KLATEN, SRI HARTINI Diundangkan di Klaten pada tanggal 30 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2016) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Kabupaten Klaten terdiri atas 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Klaten, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Huruf b Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan. Ayat (2) Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan Bumi 8 digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
Membuka PDF…