DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

1. asas, maksud dan tujuan 2. ruang lingkup 3. sumber daya 4. peternakan 5. kesehatan hewan 6. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 7. otoritas veteriner 8. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesejahteraan hewan 9. pengembangan sumber daya manusia 10. penelitian dan pengembangan 11. pembinaan dan pengawasan 12. sanksi adminitratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang ~ 2 ~ Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ~ 3 ~ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); ~ 4 ~
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pengendalian ~ 5 ~ Penyakit yang bersumber dari Binatang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 56);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan, Daging dan Hasil Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 82);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 120); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM ~ 6 ~

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5.Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. ~ 7 ~
11.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12.Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
13.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
14.Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
15.Ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi.
16.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, entok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
17.Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18.Aneka Ternak adalah satwa yang belum lazim diternakkan tetapi dapat dan baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kijang, rusa, lebah, kelinci, merpati, dan buaya.
19.Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
20.Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
21.Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22.Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. ~ 8 ~
23.Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
24.Air susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.
25.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
26.Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
27.Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
28.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
30.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
31.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
32.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
33.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
34.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala dinas yang membidangi peternakan ~ 9 ~ sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
35.Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
36.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
37.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
38.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
39.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
40.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
41.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
42.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. ~ 10 ~
43.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
44.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
45.Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
46.Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
47.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan :

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian; ~ 11 ~
f.kemitraan; dan
g.keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak;
c.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
e.meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sumber daya;
b.peternakan; ~ 12 ~
c.kesehatan hewan;
d.kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
e.otoritas veteriner;
f.pemberdayaan peternak dan usaha peternakan; dan
g.pengembangan sumber daya manusia.

BAB IV

SUMBER DAYA

Pasal 6

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

(1)Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
(3)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

~ 13 ~

(1)Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
(2)Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB V

PETERNAKAN

Pasal 9

(1)Penyediaan dan pengembangan Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
(2)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemuliaan, pengembangan usaha pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Bibit.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
(4)Dalam hal usaha pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk unit pembibitan.
(5)Pembentukan unit pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.

Pasal 10

(1)Setiap bibit yang beredar sekurang-kurangnya memiliki Surat Keterangan Layak Bibit.
(2)Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/ Persyaratan ~ 14 ~ Teknis Minimal/ Standar Daerah) untuk rumpun / galur ternak yang sudah ditetapkan atau lepas.
(3)Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diterbitkan oleh Kepala Dinas.
(4)Ternak yang mempunyai Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa didaftarkan untuk memperoleh sertifikat sebagai ternak bibit.
(5)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Setiap Orang dilarang mengedarkan Bibit yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014