DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Konservasi Sungai, Kegiatan Konservasi, Perlindungan Sungai, Pencegahan Pencemaran Air Sungai, Pendayagunaan Sungai, Pengendalian Sungai, Kewajiban dan Larangan, Pembiayaan, Pembinaan, Partisipasi Masyarakat, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran terhadap upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.bahwa upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b diwujudkan dalam bentuk peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Lingkungan Sungai;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada Lingkungan Sungai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 183);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 186); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5.Lingkungan sungai adalah seluruh bagian sungai yang meliputi palung sungai, sempadan sungai, daerah paparan banjir, dan dataran banjir.
6.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7.Pengelolaan sungai adalah upaya terpadu dalam memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
8.Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9.Palung sungai merupakan ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
10.Pengamanan sungai adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.
11.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
12.Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
13.Konservasi sungai adalah pemeliharaan dan perlindungan sungai secara teratur untuk mencegah kerusakan lingkungan sungai.
14.Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam kegiatan pada lingkungan sungai.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan mengenai peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai bertujuan untuk melindungi sungai beserta garis sempadan sungai atau yang disebut ruang sungai dari sisi kualitas dan kuantitas air, serta melestarikan fungsi sungai dari aspek morfologi, ekologi, sosial budaya, ekonomi dan regulasi.
(2)Fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, budidaya perairan, rekreasi dan hobi, olahraga air, edukasi pendidikan serta kebutuhan lainnya; dan
2. b.bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

Pasal 3

Manfaat pengaturan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai, antara lain :

a.sebagai upaya menjaga kemanfaatan sungai dari gangguan dan pelanggaran yang dapat merusak fungsi sungai;
b.menjaga dan menertibkan sungai beserta garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu; dan
c.mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah keikutsertaan Pemerintah Daerah beserta masyarakat sebagai wujud dukungan dalam pengelolaan sungai secara terpadu.

BAB III

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN SUNGAI

Pasal 5

Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Lingkungan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

a.konservasi sungai;
b.pendayagunaan sungai; dan
c.pengendalian sungai.

Pasal 6

Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :

a.perlindungan sungai; dan
b.pencegahan pencemaran air sungai.

Pasal 7

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui perlindungan terhadap :

a.palung sungai;
b.sempadan sungai; dan
c.dataran banjir.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah ikut serta melakukan perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan menjaga dimensi palung sungai.
(2)Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan terhadap pengambilan material sungai.
(3)Pengambilan material sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah ikut serta melakukan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan melakukan pengawasan terhadap pembatasan pemanfaatan sempadan sungai yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
(2)Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul yang berfungsi sebagai pengendali banjir, untuk melindungi badan tanggul dilakukan dengan menerapkan larangan sebagai berikut :
1. a.menanam tanaman selain rumput;
2. b.mendirikan bangunan; dan
3. c.mengurangi dimensi tanggul.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah ikut serta melakukan perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
(2)Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…