DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012. Bagian yang berubah antara lain ketentuan Pasal 1, ketentuan Pasal 4, ketentuan judul Bagian Kesatu, ketentuan Pasal 5, ketentuan Pasal 6, ketentuan Pasal 11, ketentuan Pasal 12, ketentuan pasal 22, serta Pasal 27 dan 28 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlu didukung penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
c.bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat;
d.bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib di bidang penanaman modal dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor SALINAN 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Pemerintah Kabupaten mengalami perubahan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 87) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan
10.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
13.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayahnegara Republik Indonesia.
15.Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahapan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
18.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
19.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
20.Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22.Pengendalian adalah kecsiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.
23.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
24.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
25.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
26.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
27.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
28.Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
29.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengembangan iklim penanaman modal;
b.promosi penanaman modal;
c.pelayanan penanaman modal;
d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.urusan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
f.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
1. 3.Ketentuan Judul Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilakukan melalui:

a.penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan
b.pembuatan peta potensi investasi daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau bermitra dengan lembaga Non Pemerintah.
(3)Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas:
1. a.layanan perizinan penanaman modal;
2. b.layanan fasilitas penanaman modal; dan
3. c.pengawasan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha.
(2)Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP.
(3)PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Layanan Perizinan dan Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b mencakup perizinan sebagai berikut:

a.perizinan bidang Kesehatan;
b.perizinan bidang Pendidikan;
c.perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perizinan bidang pertanahan;
e.perizinan bidang pariwisata;
f.perizinan bidang koperasi dan UMKM;
g.perizinan bidang perdagangan;
h.perizinan bidang industri;
i.perizinan bidang pertanian;
j.perizinan bidang ketenagakerjaan;
k.perizinan bidang komunikasi dan informatika;
l.perizinan bidang perhubungan;
m.perizinan bidang lingkungan hidup; dan
n.perizinan bidang penanaman modal.
1. 8.Ketentuan Pasal 22 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
(2)Perizinan Penanaman Modal selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui system OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.aplikasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approad); dan
2. b.sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh dinas.
  1. 9.Pasal 27 dihapus.
  2. 10.Pasal 28 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 21 Februari 2024 BUPATI KLATEN, cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 21 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, cap ttd JAJANG PRIHONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-31 /2024) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd SRI RAHAYU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN I. UMUM Kabupaten Klaten merupakan daerah berkembang yang memiliki keunggulan komparatif dengan rentang dan perpaduan yang menarik antara sumber daya alam yang kaya, jumlah penduduk yang besar, sumber daya manusia yang berpotensi, dan letak geografis yang strategis. Hal tersebut merupakan faktor penunjang bagi daerah dalam menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor. Secara sederhana, iklim penanaman modal mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau penanaman modal secara produktif dan berkembang. Iklim usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan penanaman modal dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin. Dalam pembangunan ekonomi, penanaman modal berperan sangat penting karena menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kualitas masyarakat sekitar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi iklim penanaman modal diantaranya stabilitas politik, sosial dan ekonomi; kondisi infrastruktur dasar; berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja; regulasi dan perpajakan; serta birokrasi. Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor paling penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu pada tahun 2012 Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten. Namun karena ada satu kewenangan yang dulu diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya terkait kerjasama penanaman modal yang sekarang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 241

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…