DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Klaten

regulasi_utama

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat mewujudkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibangun fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN KLATEN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5.Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten.
6.Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten.
7.Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
8.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9.Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan.

Pasal 5

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b.pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
c.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
d.pelayanan medis;
e.pelayanan penunjang medis dan non medis;
f.pelayanan keperawatan;
g.pelayanan rujukan; 4
h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
i.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
j.pengelolaan keuangan dan akuntansi;
k.pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha: 1.Subbagian Umum Dan Kepegawaian 2.Subbagian Keuangan 3.Subbagian Perencanaan
3. c.Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medik
  2. 2.Seksi Pelayanan Keperawatan
4. d.Bidang Penunjang Medik dan Non Medik:
  1. 1.Seksi Penunjang Medik
  2. 2.Seksi Penunjang Non Medik
5. e.Bidang Pengembangan, Hukum dan Informasi:
  1. 1.Seksi Pengembangan
  2. 2.Seksi Hukum dan Informasi
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui kepala Bagian.
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
(6)Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Bidang terkait.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan kompeten yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…