DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pasar Rakyat Secara Umum, Perencanaan Pasar Rakyat, Klasifikasi Pasar Rakyat, Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pembinaan Pasar Rakyat, Pengawasan Pasar Rakyat, Pengendalian Pasar Rakyat, Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah, Pembangunan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah Pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Kerja Sama Pengelolaan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, Pembangunan Fasilitas Pasar Secara Swadaya Pada Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perizinan Penggunaan Tempat Dasaran Pada Pasar Rakyat yang Dikelola Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan Larangan Pada Pasar Rakyat yang Dikelola Pemerintah Daerah, Klasifikasi Pedagang Pasar Rakyat Pada Pasar yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah, Klasifikasi Kios Pasar Rakyat Pada Pasar Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemasokan Barang kepada Toko Swalayan, Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin, Jam Kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, dan Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Kabupaten Klaten yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dansinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka SALINAN diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 20.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
5.Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
7.Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik / tempa agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
8.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan Pasar Rakyat dan Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
9.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
10.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
11.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
12.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil , dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
13.Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat usaha yang dibangun oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
14.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area terentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Department Store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16.Perkulakan adalah tempat atau komplek pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
17.Pengelola Toko swalayan berjaringanadalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
18.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan dijual kemballi melalui kerjasama usaha.
19.Waralaba/franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
21.Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
22.Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah);
23.Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
24.Kemitraan adalah kerjasama antar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25.Syarat perdagangan (trading term) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan atau/pengelola jaringan toko swalayan yang berhubungan dengan pemasok barang –barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.
26.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2P adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
27.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
28.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
29.Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
30.Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
31.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
33.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
34.Rencana Kerja Perangkat Derah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan untuk periode 1 (satu) tahun.
35.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjunya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan srategi pemanfaatan ruang wilayah daerah.
36.Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan swasta.
37.Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerahyang membidangi pengelolaan pasar.
38.Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan Kegiatan usaha.
39.Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :

a.Menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
b.Memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c.Memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
d.Mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienes), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
e.Menjamin terselenggaranya kemitraan antar pelaku usaha Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan ; dan
f.Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 3

(1)Pasar Rakyat meliputi:
1. a.Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah;
2. b.Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi;
3. c.Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan
4. d.Pasar Rakyat yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta.
(2)Pengelolan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.

Pasal 4

(1)Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
(2)Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 5

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. a.Penentuan lokasi;
2. b.Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.Sarana pendukung.
(2)Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain :

a.Mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
b.Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
c.Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
d.Memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 7

(1)Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, jarak dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat ; dan
3. c.Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienes), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
(3)Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota.
(4)Ketentuan mengenai jarak pada pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain :

a.bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d.penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
e.bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah;
f.toilet umum/mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
g.kantor pengelola;
h.areal parkir;
i.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah sesuai standard peraturan;
j.sanitasi /drainase;
k.tempat ibadah;
l.fasilitas bagi penyandang disabilitas;
m.sarana keamanan dan pengamanan;
n.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
o.tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain :

a.kemetrologian/penteraan;
b.sarana komunikasi;
c.area bongkar muat dagangan;
d.ruang terbuka hijau;
e.ruang penitipan anak dan ibu menyusui; dan
f.alat transportasi/tangga/eskalator/lift.

Pasal 10

(1)Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Sistem penarikan retribusi;
2. b.Sistem keamanan dan ketertiban;
3. c.Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. d.Sistem perparkiran;
5. e.Sistem pemeliharaan sarana pasar;
6. f.Sistem kemetrologian / penteraan; dan
7. g.Sistem penanggulangan kebakaran.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…