DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip penyertaan modal daerah, penyertaan modal daerah, pelaporan penerimaan dan hasil penyertaan modal daerah, pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing serta mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri:D Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dilaksanakan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penyertaan modal Daerah yang telah disetor pada Bank Jateng dan penyertaan modal Daerah yang akan dilaksanakan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 50.799.000.000,00 (lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)dianggarkan dalam APBD, dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp 6.201.000.000,00 (enam milyar dua ratus satu juta rupiah);
2. b.Tahun 2023 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(2)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN PENERIMAAN DAN HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Bank Jateng wajib melaporkan penerimaan dan hasil penyertaan modal Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal yang diberikan dan dikelola oleh Bank Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Proses tindak lanjut Penyertaan Modal Daerah, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 31 Desember 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd RONNY ROEKMITO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (12-394/2021) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina Tingkat I NIP. 19700902 199903 2 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH I. UMUM Penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Klaten kepada Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelanggaraan pemerintahan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Bank Jateng perlu dilakukan penanaman modal jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. II. PASAL DEMI PASAL SALINAN

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…