DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Meliputi Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Pasal 24 dihapus, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, Ketentuan Pasal 31 diubah, Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 80 diubah, Ketentuan Pasal 83 diubah, Ketentuan Pasal 92 diubah, Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kesatu BAB X diubah, Ketentuan BAB XI dihapus, Ketentuan Pasal 110 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan produk hukum daerah harus sejalan dengan nilai, keyakinan dan kesadaran hukum yang berlaku di tengah masyarakat agar dapat diterima dan ditaati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, Indikator Nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang- undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 155) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 232); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 155) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 208);
b.Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 232); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
11.Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Daerah.
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Klaten.
14.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19.Program Pembentukan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrumen perencanaan progam pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
22.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
24.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Kabupaten Klaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
26.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
29.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
30.Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31.Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
33.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
34.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
35.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.Penataan Kecamatan; dan
4. d.Penataan Desa.
(4)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
2. b.akibat kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
4. d.dihapus;
5. e.dihapus;
6. f.perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
(5)Perencanaan penyusunan Rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

3.Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

a.adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk Pembentukan Rancangan Perda;
b.adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang yang dijadikan dasar hukum untuk Pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
c.adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda.
1. 4.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
(2)Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(3)Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(5)Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
(6)Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

5.Pasal 24 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila dengan dilengkapi dokumen persyaratan.
(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat permohonan pembahasan Rancangan Perda yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum;
2. b.penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
3. c.matrik Rancangan Perda.
  1. 7.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Tim Antar Perangkat Daerah.
(2)Tim Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

8.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

9.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Rancangan Perda yang telah selesai dibahas oleh Tim Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah selesai dilakukan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dibubuhi paraf persetujuan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
(2)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda dan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila Rancangan Peraturan Bupati.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
(2)Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

13.Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 39A

Pasal 60

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 39A

Pasal 60

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022