DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pusat PIP dan WK, Peran Serta Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan, Pelaporan, Kerja Sama, Penghargaan, Sanksi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka implementasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Kabupaten Klaten perlu pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan kewenangan Daerah.
7.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PIP dan WK adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan memperkaya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
9.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.penanaman, pembudayaan, dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
2. b.memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan
3. c.membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Penyelenggaraan PIP dan WK;
2. b.Pusat PIP dan WK;
3. c.peran serta Masyarakat;
4. d.pengendalian dan pengawasan;
5. e.pelaporan;
6. f.kerja sama;
7. g.penghargaan; dan
8. h.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.

Pasal 4

(1)PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh :
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
2. b.Sekretariat DPRD.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK dapat mengikutsertakan:
1. a.DPRD;
2. b.Instansi vertikal;
3. c.institusi pendidikan; dan/atau
4. d.Masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan PIP dan WK ditujukan kepada:

a.peserta didik dan mahasiswa;
b.penyelenggara pemerintahan di Daerah;
c.pendidik dan tenaga kependidikan;
d.tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan tokoh adat; dan
e.Masyarakat.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

PIP dan WK diselenggarakan melalui:

a.pendidikan;
b.sosialisasi;
c.penyuluhan;
d.kerja sama;
e.advokasi;
f.upacara hari besar nasional/upacara lainnya;
g.diskusi; dan
h.kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

Materi penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersumber dari:

a.materi yang dikeluarkan oleh Badan yang membidangi Pancasila; dan
b.kearifan lokal daerah.

BAB III

PUSAT PIP DAN WK

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan PIP dan WK dibentuk Pusat PIP dan WK.
(2)Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.unsur pemerintah daerah; dan
3. c.unsur Masyarakat.
(3)Pembentukan Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…