DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kepemudaan Yang Meliputi maksud dan tujuan; asas dan ruang lingkup; fungsi, karakteristik, arah dan strategi Pelayanan Kepemudaan; tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; peran, tanggung jawab dan hak Pemuda; Pembangunan Kepemudaan; pengembangan Kepemudaan; perencanaan, koordinasi, kemitraan, kerjasama dan sinergitas; prasarana dan sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; data dan informasi; peran serta Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Daerah pada bidang Kepemudaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SALINAN Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka perlu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9.Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan Pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi Kepemudaan di Daerah.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
17.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 18.Prasarana Kepemudaan adalah tempat peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
2. 19.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
3. 20.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
4. 21.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
5. 22.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas Pemuda agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kepemudaan dibangun atas asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.asas dan ruang lingkup;
c.fungsi, karakteristik, arah dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
d.tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
f.Pembangunan Kepemudaan;
g.pengembangan Kepemudaan;
h.perencanaan, koordinasi, kemitraan, kerjasama dan sinergitas;
i.prasarana dan sarana Kepemudaan;
j.Organisasi Kepemudaan;
k.data dan informasi;
l.peran serta Masyarakat;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.penghargaan; dan
o.pendanaan.

BAB IV

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 8

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk :

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara; dan
c.meningkatkan kemampuan individu terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat positif sesuai perkembangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
2. b.pendampingan Pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas Pemuda sesuai dengan keahlian;
2. b.pemberian pelatihan kepada wirausaha muda; dan
3. c.pelatihan serta fasilitasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja Pemuda Daerah.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…