DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Dearah ini mengantur tentang ketentuan umum, perangkat desa, persyaratan, mekanisme pengangkatan, pelantikan, pembekalan, masa jabatan perangkat desa, larangan bagi perangkat desa, pemberhentian sementara, pemberhentian, kekosongan jabatan perangkat desa, pembinaan dan pengawasan, biaya pengangkatan perangkat desa, ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa.
15.Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan;
2. b.Pelaksana Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun; dan
3. c.Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Kepala Seksi.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 3

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Perangkat Desa mempunyai hak untuk :
1. a.mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa;
3. c.memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah; dan
4. d.mendapatkan cuti.
(2)Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
1. a.menaati disiplin kerja;
2. b.menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan BPD, Kepala Desa, antar Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
4. d.membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. e.menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
6. f.meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan
7. g.melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dalam Pasal 4 ayat (2) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pasal 6

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
(2)Untuk kelancaran Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk TP3D.
(3)TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
(4)Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha;
2. b.penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.bebas narkoba;
4. d.wajib berberdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa;
5. e.bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
6. f.bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
7. g.bagi Perangkat Desa dan anggota BPD harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat;
8. h.bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri;
9. i.mampu mengoperasionalkan komputer;
(5)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 8

(1)TP3D dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya berjumlah gasal, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
(2)Susunan TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
(3)TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
3. c.mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
4. d.menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa;
5. e.mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;
6. f.melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi;
7. g.menetapkan jadual, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa;
8. h.mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan
9. i.membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TP3D bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1)TP3D mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan pendaftaran Calon Perangkat Desa.
(2)Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa dan tempat- tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat di wilayah Desa.

Pasal 10

Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat lamaran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada TP3D, dengan dilampiri:

a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b.fotocopy ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c.akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
d.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
g.izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
h.izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;
i.surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD;
j.foto copy Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa;
k.sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer bagi yang memiliki;
l.surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
1. 1.pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
3. 3.pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…