DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang informasi, pelaporan dan pemeriksaan kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangai pengurusan piutang negara/daerah, kadaluwarsa, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi;
c.bahwa untuk memberikan pedoman yang tegas dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 140); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 4

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
5.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6.Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
7.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara antara lain Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, dan Pimpinan serta anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
11.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
12.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas 5 kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
13.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
14.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
15.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
16.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
17.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
18.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh, Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Atasan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
19.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
20.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 6
21.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan
b.memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, meliputi :

a.informasi, pelaporan dan pemeriksaan Kerugian Daerah;
b.penyelesaian Kerugian Daerah;
c.kadaluwarsa dan penghapusan; dan
d.pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian.

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini mengatur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
2. b.pejabat lain.
(2)Ketentuan mengenai Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan selain Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan diserahi tugas selain tugas bendahara pada Perangkat Daerah. 7

BAB II

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain harus melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
(2)Setiap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 7

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat melaporkan kepada PPKD secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas.
(2)Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan langsung;
2. b.hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelapor secara tertulis. 8

Pasal 8

(1)Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pimpinan pejabat lain.
(3)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pimpinan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi Kerugian Daerah.
(4)Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Kerugian Daerah, maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah wajib melaporkan kepada PPKD.
(5)PPKD setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
(6)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Kerugian Daerah kepada PPKD.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan Kerugian Daerah telah mengganti Kerugian Daerah secara lunas ke kas Daerah sebelum laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan, maka tidak dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan Kerugian Daerah tidak mengganti kerugian daerah dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 9

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

(1)PPKD adalah Bupati.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Kepala SKPD.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…