DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peran serta masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga memerlukan rasa aman, mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
c.bahwa upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Klaten perlu arah pengaturan dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
8.Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9.Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11.Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12.Masyarakat adalah lembaga keagamaan, dunia usaha/asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/pekerja, organisasi kemasyarakatan, guru/lembaga pendidikan, media massa.
13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
b.meningkatkan kualitas hidup perempuan;
c.memberikan jaminan kepada perempuan dalam pemenuhan hak sebagai manusia; dan
d.memberikan rasa aman dengan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
(2)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, jaminan sosial serta politik dan pemerintahan guna menikmati hasil pembangunan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan di daerah.
(2)Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan.
(3)Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
(4)Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(5)Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perempuan.

Pasal 5

(1)Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
2. b.pelayanan kesehatan reproduksi usia subur;
3. c.pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah persalinan; dan
4. d.pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
(3)Perempuan mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai siklus kehidupan perempuan.
(4)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 6

(1)Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
(2)Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.perlindungan kesehatan/asuransi;
2. b.pelayanan kesehatan ditempat kerja;
3. c.kesempatan dan fasilitas memerah ASI atau memberikan ASI ditempat kerja pada waktu yang ditentukan;
4. d.mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan setelah melahirkan; dan
5. e.mendapatkan makanan seimbang bagi perempuan hamil.
(4)Pemberi kerja yang tidak mempu memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab memajukan kemandirian ekonomi perempuan.
(2)Kemandirian ekonomi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan taraf hidup ekonomi perempuan.
(3)Kemandirian ekonomi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
1. a.Pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
2. b.Kemudahan dalam memperoleh pekerjaan;
3. c.Fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
4. d.kemudahan permodalan usaha;
5. e.fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran; dan
6. f.Kemudahan akses informasi dan teknologi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemandirian ekonomi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
(2)Pemerintah Daerah memberikan hak atas jaminan sosial bagi perempuan penyandang masalah sosial.
(3)Tanggungjawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perempuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial bagi perempuan perempuan penyandang masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
(3)Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan cara :

a.Menyosialisasikan peraturan perundang-udangan;
b.Memberikan konseling/bimbingan;
c.Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
d.Melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
e.Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan; dan
f.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…