DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan, infrastruktur TIK, pembangunan dan pengembangan informasi berbasis elektronik, interoperabilitas, sumber daya manusia, keamanan informasi, pengelolaan nama domain, penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Klaten, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan e- Government;
c.bahwa berdasarkan pertimbanggan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan e-Government; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN e- GOVERNMENT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informasi adalah pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12.Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
13.Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
14.Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Setiap Orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
15.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
16.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
17.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Penyelenggaraan e-Goverment berdasarkan pada asas :

a.manfaat;
b.keamanan;
c.adil dan merata;
d.kepastian hukum;
e.sinergi;
f.transparansi;
g.akuntabilitas; dan
h.partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan e-Government adalah agar penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan e-Government bertujuan : a mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan e-Government menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis elektronik; b mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik; c menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan d mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan e-Government.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan e-Government adalah :

a.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
b.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi berbasis elektronik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
c.terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai implementasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat materi sebagai berikut :

a.perencanaan;
b.infrastruktur TIK;
c.pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik;
d.interoperabilitas;
e.sumber daya manusia;
f.keamanan informasi;
g.pengelolaan nama domain;
h.pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
i.penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
j.kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan penyelenggaraan e-Government disusun dalam bentuk dokumen rencana induk pengembangan e-Government yang mengacu pada rencana dan kebijakan pembangunan Daerah.
(2)Penyusunan rencana induk pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Rencana induk pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

(1)Setiap Perangkat Daerah wajib membuat rencana aksi e-Government Perangkat Daerah yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai rencana induk pengembangan e-Government.
(2)Dokumen rencana aksi e-Government Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
1. a.penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. b.kerangka acuan kerja; dan
3. c.sumber daya yang dibutuhkan.
(3)Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi e- Government Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
(4)Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan rencana aksi e- Government Perangkat Daerah wajib dimintakan verifikasi dari Dinas.

BAB III

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 9

(1)Untuk menjamin penyelenggaraan e-Government berjalan dengan baik dan lancar, Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur TIK yang memadai bagi seluruh Perangkat Daerah.
(2)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.pusat data dan pusat pemulihan Data;
2. b.jaringan backbone antar Perangkat Daerah;
3. c.alamat internet protocol public;
4. d.routing;
5. e.sistem pengamanan informasi;
6. f.bandwidth;
7. g.penempatan server sistem informasi; dan
8. h.repository data/informasi
(3)Seluruh infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik bagi seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur oleh Dinas.
(2)Selain mengatur pemanfaatan infrastruktur TIK sebagamana dimaksud pada ayat (1), Dinas berwenang mengatur besaran quota dan pemanfaatan jaringan internet, serta mengendalikan situs yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah.
(3)Untuk kelancaran dan ketertiban pemanfaatan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…