DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan, dan Sasaran; Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Jawa; Unsur Bahasa dan Budaya Jawa; Wewenang dan Tanggung Jawab; Arah dan Strategi Kebijakan; Peran Masyarakat; Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan Bahasa dan Budaya Jawa di Kabupaten Klaten semakin menurun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya agar penggunaan Bahasa dan Budaya Jawa lebih meningkat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 40);
10.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 45);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BAHASA DAN BUDAYA JAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan dan budi pekerti.
5.Pelestarian adalah rangkaian upaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Budaya Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
6.Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
7.Budaya Jawa adalah filosofi, kumpulan simbol, mitos, dan ritual yang penting di dalam masyarakat jawa.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa bertujuan untuk:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Budaya Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
b.menyelaraskan fungsi Bahasa dan Budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
c.mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan
d.mendayagunakan Bahasa dan Budaya Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur.

Pasal 3

Sasaran pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa adalah untuk:

a.mewujudkan struktur program kurikulum pendidikan Bahasa dan Budaya Jawa pada penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
b.mewujudkan penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar;
c.mewujudkan penghargaan masyarakat terhadap Bahasa dan Budaya Jawa; dan
d.mewujudkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA JAWA

Pasal 4

(1)Bahasa Jawa kedudukannya sebagai bahasa Daerah.
(2)Fungsi bahasa Jawa sebagai:
1. a.lambang identitas Daerah;
2. b.lambang kebanggaan Daerah;
3. c.sarana komunikasi Daerah; dan
4. d.sarana pembentuk karakter adiluhung yang mendukung budaya Nasional.
5. e.sarana yang didayagunakan sebagai wahana untuk menggali kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai unggul.
6. f.sarana ekspresi seni dan budaya.

BAB IV

UNSUR BAHASA DAN BUDAYA JAWA

Pasal 5

Bahasa Jawa memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 6

Budaya Jawa merupakan cerminan filosofi, kumpulan simbol, mitos, dan ritual yang penting di dalam masyarakat jawa yang memiliki unsur mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam rangka untuk meningkatkan pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa dengan melakukan kegiatan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Budaya Jawa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 8

Arah kebijakan pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa adalah :

a.melestarikan Bahasa dan Budaya Jawa untuk mewujudkan masyarakat yang sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya Jawa dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan kebudayaan nasional; dan
b.menggali nilai yang terkandung dalam Bahasa dan Budaya Jawa sebagai unsur pembangunan kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 9

Pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 10

(1)Strategi kebijakan pelestarian bahasa, dan budaya Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:
1. a.penyusunan dan penyempurnapan kurikulum Bahasa dan Budaya Jawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
2. b.penerapan mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa, mencakup sastra, dan budaya Jawa pada semua kelas, jenjang dan satuan pendidikan dengan alokasi waktu minimal 2(dua) jam pelajaran per minggu;
3. c.peningkatan kemahiran berbahasa Jawa dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa dan sastra Jawa;
4. d.penyediaan dan pengangkatan guru bahasa Jawa dan tenaga fungsional sesuai dengan strata pendidikan bidang studi Bahasa dan Budaya Jawa;
5. e.peningkatan kualitas guru bidang studi bahasa, dan budaya Jawa secara profesional melalui sertifikasi;
6. f.penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
7. g.peningkatan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa, dan budaya Jawa;
8. h.peningkatan kegiatan apresiasi, dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, dan budaya Jawa;
9. i.pelaksanaan sosialisasi pedoman tata penulisan bahasa jawa dengan huruf latin atau dengan huruf jawa;
10. j.pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengajian terhadap tingkat tutur bahasa Jawa yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat; dan
11. k.peningkatan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan transkripsi, dan transliterasi budaya Jawa yang memiliki nilai-nilai unggul.
(2)Strategi kebijakan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa dan Budaya Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan non formal, keluarga dan masyarakat, meliputi:
1. a.peningkatan perhatian, dukungan dan bantuan kepada paguyuban, yayasan, dan sanggar dalam melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, dan budaya Jawa;
2. b.peningkatan kegiatan apresiasi dan kompetisi melalui lomba mengenai pemakaian, penggunaan Bahasa dan Budaya Jawa;
3. c.pemberian penghargaan kepada sastrawan, pelestari, dan pegiat bahasa, dan budaya Jawa yang berprestasi;
4. d.pemberian perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berkembangnya penerbitan media massa berbahasa Jawa;
5. e.pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik; dan
6. f.pemasyarakatan dan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dalam situasi yang tidak resmi.
(3)Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan kebudayaan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan kebudayaan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…