DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, perubahan Ketentuan Lampiran II pada Pasal 15, perubahan Pasal 22, penghapusan huruf b dan c pada Pasal 36, perubahan Ketentuan Lampiran III pada Pasal 43, perubahan huruf a Pasal 46 ayat (1) dan penambahan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), perubahan Pasal 48, dan perubahan Ketentuan Lampiran IV pada Pasal 50.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan dinamika perekonomian di tengah masyarakat, maka perlu adanya penyesuaian terhadap retribusi jasa usaha dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian oleh karena itu perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragawan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 157);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 157) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi:
1. a.Pemakaian kekayaan daerah insidentil; dan
2. b.Pemakaian kekayaan daerah dengan jangka waktu tertentu.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif pokok sewa dengan faktor penyesuai sewa.
(4)Tarif pokok pemakaian tanah dan pemakaian bangunan diperoleh dari nilai indeks kali luas tanah kali harga pasar.
(5)Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Lampiran II pada Pasal 15 diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut: No. Jenis pelayanan Terminal Tarif (Rp) Satuan tarif I. Parkir (Menaikkan - Menurunkan)

a.Bus Lambat (AKAP)
b.Bus Cepat (AKAP)
c.Bus Pedesaan (AKDP)
d.Non Bus
e.Angkutan Desa 2.500,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Tiap kali masuk Tiap kali masuk Tiap kali masuk Tiap kali masuk Tiap kali masuk II. Bus Menginap 10.000,00 Per malam III. Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah
a.Kios Makanan / Kelontong
b.Kios Jasa Perjalanan / Agen
c.Dasaran
d.Dihapus 2.000,00 2.000,00 1.000,00 - Per hari Per hari Per hari - IV. Kamar Mandi
a.Mandi
b.Buang Air Kecil/ Buang Air Besar 3.000,00 2.000,00 Tiap kali masuk Tiap kali masuk V. Kios Terminal :
a.Pemakaian Kios Terminal
b.Pemakaian Kios Terminal Pasar Klaten
c.Balik Nama Pemakaian Kios Terminal 5.000,00 10.000,00 10X Per m2/Bulan Per m2/bulan Sewa Kios/ Bulan VI. Promosi di Tanah / Halaman Terminal 100.000,00 Per m2 / hari
1. 4.Ketentuan Pasal 36 huruf b dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Struktur dan besaran tarif retribusi Pemotongan Hewan sebagai berikut:

a.Hewan Besar (Sapi, Kerbau) : Rp 22.000,00/ekor.
b.Dihapus
c.Dihapus
1. 5.Ketentuan Lampiran III pada Pasal 43 diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. 6.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.Penjualan benih ikan, Ikan konsumsi dan induk ikan;
2. b.Penjualan bibit/ benih tanaman dan gabah konsumsi; dan
3. c.Penjualan bibit ternak.
(1a)Benih ikan, Induk ikan dan Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Ikan Nila Merah;
2. b.Ikan Nila Hitam;
3. c.Ikan Karper;
4. d.Ikan Lele;
5. e.Ikan Gurami;
6. f.Ikan Patin;
7. g.Ikan Tawes;
8. h.Ikan Bawal;
9. i.Ikan Grass Carp;
10. j.Ikan Mujahir; dan
11. k.Ikan Hias;
(1b)Jenis Ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)Dasar pengenaan Retribusi untuk benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan ukuran panjang dari ujung sirip ekor sampai kepala (panjang benih).
(2)Ukuran panjang benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
1. a.Kategori I ukuran 1-2 cm;
2. b.Kategori II ukuran 2-3 cm;
3. c.Kategori III ukuran 3-5 cm;
4. d.Kategori IV ukuran 4-6 cm;
5. e.Kategori V ukuran 5-7 cm;
6. f.Kategori VI ukuran 7-9 cm; dan
7. g.Kategori VII ukuran 9-12 cm.
(3)Ikan konsumsi dan induk ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan satuan berat.
(4)Dasar pengenaan Retribusi untuk penjualan bibit/benih tanaman dan gabah konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b berdasarkan kelas benih/gabah.

8.Ketentuan Lampiran IV pada Pasal 50 diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina Tingkat I NIP. 19700902 199903 2 001 Ditetapkan di Klaten pada tanggal 8 Januari 2020 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 8 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-3/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 (tiga) obyek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :

a.Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
b.Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :
a.Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b.Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki /dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset). Perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang diterapkan di Daerah. Mengingat untuk memberlakukan suatu jenis Retribusi Daerah harus diterapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian tanpa adanya peraturan daerah yang berkaitan maka retribusi daerah tersebut tidak dapat dipungut. Dengan diberikannya kewenangan terhadap Daerah untuk menetapkan jenis retribusi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Contoh perhitungan sewa tanah di Jalan Pemuda dengan luas tanah 600m2, harga wajar tanah Rp.2.000.000/m2, indeks di jalan Pemuda 1% maka sewa tanah seluas 600m2 dijalan pemuda adalah sebagai berikut: Tarif sewa = Indeks x Luas Tanah x Harga Wajar Tanah = 1% x 600 x 2.000.000 = 12.000.000/Tahun Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 206 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH No. Jenis Kekayaan dan Pemakaian Tarif (Rp) Satuan tarif 1 2 3 4 I. Pemakaian Tanah
1. 1.dihapus
2. 2.dihapus
3. 3.dihapus
4. 4.dihapus
5. 5.dihapus
6. 6.dihapus
7. 7.dihapus
8. 8.Alon-Alon untuk:
a.Upacara dan sejenisnya
b.dihapus
c.Pemakaian untuk keagamaan/sosial
d.Komersial  Peserta kurang dari 200 orang  Peserta lebih dari 200 orang 500.000,00 Sekali keg sehari 300.000 Sekali keg sehari 1.000.000 Sekali keg sehari 2.000.000 Sekali keg sehari
1. 9.Untuk keperluan lainnya :
a.Pemasangan pompa
b.Penimbunan bahan/material 10.000,00 M2/Tahun 2.000,00 M2/Bulan
1. 10.Tanah/halaman di pasar :
a.Promosi (Pasar Kelas I )
b.Promosi (Pasar Kelas II )
c.Promosi (Pasar Kelas III ) 150.000,00 100.000,00 75.000,00 Per m2/hari Per m2/hari Per m2/hari II PEMAKAIAN GEDUNG A. Gedung Sunan Pandanaran
1. 1.Termasuk penggunaan kamar dan halaman depan untuk :
a.Pribadi/perhelatan - Hari Sabtu/Minggu - Selain Hari Sabtu/Minggu
b.Organisasi
c.Dinas
d.Sosial
e.Pameran (Swasta)
1. 2.Khusus halaman depan tanpa listrik.
2. 3.Siaran Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) terdiri dari:
a.Untuk penyiaran jenis iklan insidentil : – 1 kali penyiaran sehari
b.Untuk penyiaran iklan berlangganan : – 1 kali penyiaran sehari
c.Penyiaran iklan sponsor – Untuk 30 menit/hari – Dalam siaran wayang kulit
d.Pengumuman Non Pemerintah 5.000.000,00 Sekali keg sehari 3.000.000,00 Sekali keg sehari 1.000.000,00 Sekali keg sehari 1.000.000,00 Sekali keg sehari 500.000,00 Sekali keg sehari 2.000.000,00 Sekali keg sehari 500.000,00 Sekali keg sehari 10.000,00 Masa putar 60 dtk 7.500,00 Masa putar 60 dtk 500.000,00 Per Bulan 200.000,00 Sekali siar wayang kulit 10.000,00 Sekali siar B.Dihapus C. Gedung Wanita (tidak termasuk kebersihan)
a.Dinas Pemerintah
b.Non Pemerintah
c.Pribadi/perhelatan
d.Organisasi wanita
e.Sosial 200.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari 500.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari D.Eks. Gedung Kawedanan (tidak termasuk kebersihan )
1. 1.Eks. Kawedanan Pedan - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial
2. 2.Eks. Kawedanan Gondang Winangun - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial 200.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari 500.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari 500.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari E. SKB Klaten (belum termasuk listrik dan kebersihan) - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial 200.000,00 Sekali keg sehari 500.000,00 Sekali keg sehari 1.000.000,00 Sekali keg sehari 200.000,00 Sekali keg sehari F. Dihapus G.Dihapus H.Dihapus I. Dihapus III. Mobil Ambulance/jenazah 2.000,00 Per Km pergi pulang min tarif Rp.20.000,00 IV Peminjaman Alat Berat
3. 1.Alat-Alat Berat Mesin gilas dengan tonase
a.6 – 8 ton 250.000,00 Per hari
b.2 – 3 ton Escavator Pc 50 Pc 75/78 Hand walls
1. 2.Alat pemadat tanah
a.dihapus
b.dihapus
a.stamper kuda/tamping ramer
b.Stamper kodok/ plate compactor 150.000,00 Per hari 100.000 Per jam 125.000 Per jam 150.000 Per hari 200.000 Per hari 150.000 Per hari
1. 3.Cutting aspal 250.000 Per hari
2. 4.Molen 200.000 Per hari
3. 5.Trailer 100.000 Per jam V Dihapus VI. Pos Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan Keliling:
a.Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)
b.Hewan Kecil(Kambing/Domba) 3.000,00 Per ekor 500,00 Per ekor VII. Dihapus VIII. Pemakaian Tempat/Panggung Reklame
a.Kain reklame/sepanduk di panggung Reklame 2.500,00 M2/Minggu
b.Papan Reklame 55.000,00 M 2 /minggu Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina NIP. 19700902 199903 2 001 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai berikut:
a.Retribusi Pasar Ternak adalah sebagi berikut : 1) Ternak Besar Rp. 3.000,00/ekor/hari 2) Ternak Kecil Rp. 1.000,00/ekor/hari 3) Ternak Unggas Rp. 500,00/ekor/hari 4) Selain dikenakan Retribusi Pasar Ternak, pedagang juga dikenakan Retribusi Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5) Untuk ternak besar yang dijual di Pasar Grosir juga dipungut retribusi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
b.Tarif persewaan toko/ kios pasar: Lokasi Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak Utama Samping Dalam Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III 10.000 7.500 5.000 7.500 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 Lokasi Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha Bank dan sejenisnya Toko Barang Dagangan Tradisional Jalan Pemuda dan Sekitarnya 1,2 % x NJOP PBB 2 % x NJOP PBB 1,5 % x NJOP PBB
c.Tarif persewaan dasaran los Kelas Pasar Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan Jenis Dagangan Tarif Pasar kelas I Daging 38.000 Non Daging 30.000 Pasar kelas II Daging 30.000 Non Daging 25.000 Pasar kelas III Daging 25.000 Non Daging 23.000
d.Balik Nama sewa toko/kios dikenakan 5 kali sewa toko/kios per bulan.
e.Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf B, penyewa toko/ kios juga dikenakan retribusi kebersihan, PBB dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f.Penggunaan kembali pada kios pasar lama yang selesai dibangun dikenakan biaya sebesar 20x sewa kios per bulan.
g.Untuk Penggunaan kios baru yang ada di pasar yang selesai dibangun dikenakan biaya 200x sewa kios perbulan Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina NIP. 19700902 199903 2 001 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA No Jenis Kekayaan dan Pemakaian Tarif keteranganDomestik Wisatawan Asing edukasi A Tempat Rekreasi
1. 1.Tempat Rekreasi Budaya
a.Tempat Rekreasi Budaya Kelas I (Satu) 10.000 50.000 5.000 Sekali kunjungan sehari
b.Tempat Rekreasi Budaya Kelas II (Dua) 7.500 20.000 3.000 Sekali kunjungan sehari
c.Tempat Rekreasi Budaya Kelas III (Tiga) 5.000 10.000 2.000 Sekali kunjungan sehari
1. 2.Tempat Rekreasi Alam
a.Tempat Rekreasi Alam Kelas I (Satu) 15.000 25.000 5.000 Sekali kunjungan sehari
b.Tempat Rekreasi Alam Kelas II (Dua) 7.500 15.000 3.000 Sekali kunjungan sehari
c.Tempat Rekreasi Alam Kelas III (Tiga) 5.000 10.000 2.000 Sekali kunjungan sehari
1. 3.Tempat Rekreasi Minat Khusus 5.000 2.500 Sekali kunjungan sehari B Tempat Olahraga:
2. 1.Stadion Trikoyo/lapangan sepak bola (Tidak Termasuk Pembersihan Kembali Dan Penggunaan Listrik) Untuk:
a.Upacara Dan Sejenisnya 500.000 Perkegiatan perhari
b.Pertandingan Olah Raga 500.000 perkegiatan perhari
c.Dihapus
d.Latihan Rutin Olahraga 100.000 Sebulan dengan satu kali kegiatan per minggu per kelompok
1. 2.Gedung GOR GELARSENA
a.Pemakaian Gedung Utama Termasuk Halaman, Listrik Dan Kebersihan di luar parkir Untuk:
1. 1.Dinas Pemerintah 1.000.000 perkegiatan per hari
2. 2.Non Pemerintah 1.000.000 perkegiatan per hari
3. 3.Sosial keagamaan 500.000 perkegiatan per hari
4. 4.Pertandingan Olahraga 1.000.000 perkegiatan per hari
5. 5.Pertunjukan Tontonan 4.000.000 perkegiatan per hari
6. 6.Pribadi/Perhelatan 2.000.000 perkegiatan per hari
b.Pemakaian Tambahan Berupa:
1. 1.Kamar 50.000 Perkamar perkegiatan
2. 2.Sound System Gor 500.000 Sekali kegiatan
c.Halaman Untuk Keperluan Khusus
1. 1.Olahraga Dari Dinas 200.000 Per hari
2. 2.Swasta-Usaha 500.000 Per hari
d.Lapangan Tenis
1. 1.Langganan Siang Hari 50.000 1 ban 2 kali 1 minggu per bulan
2. 2.Insidentil Siang Hari 100.000 1 ban x kegiatan
3. 3.Langganan Malam Hari 100.000 1 ban 2 kali 1 minggu per bulan
4. 4.Insidentil Malam Hari 150.000 Per 1 ban Perkegiatan
e.Latihan Rutin Olahraga
1. 1.Bulutangkis/ Volly/ Basket/Takraw/Futsal/Te nis Meja/ Beladiri untuk malam hari 75.000 1 kali latihan/ minggu
2. 2.Bulutangkis/ Volly/ / Basket/Takraw/Futsal /Tenis Meja/ Beladiri untuk siang hari
3. 3.Dihapus 50.000 1 kali latihan/ minggu C Pemakaian fasilitas lainnya di Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagai berikut:
a.Warung kuliner
1. 1.Tempat Rekreasi Kelas I 3.000 Per hari
2. 2.Tempat Rekreasi Kelas II 2.500 Per hari
3. 3.Tempat Rekreasi Kelas III 2.000 Per hari
b.Kios souvenir 3.000 Per hari
c.PKL (Pedagang Kaki Lima) 500 Per hari
d.Dihapus D Penambahan tarif retribusi pada event khusus adalah sebagai berikut:
1. 1.Tempat rekreasi:
a.Tempat Rekreasi Kelas I 10.000 Per kegiatan per hari
b.Tempat Rekreasi Kelas II 5.000 Per kegiatan per hari
c.Tempat Rekreasi Kelas III 4.000 Per kegiatan per hari
1. 2.Untuk fasilitas lainnya:
a.Warung kuliner
1. 1.Tempat Rekreasi Kelas I 7.000 Per kegiatan per hari
2. 2.Tempat Rekreasi Kelas II 5.000 Per kegiatan per hari
3. 3.Tempat Rekreasi Kelas III 3.000 Per kegiatan per hari
b.Kios souvenir 7.000 Per kegiatan per hari
c.PKL (Pedagang Kaki Lima) 3.000 Per kegiatan per hari E Gedung TIC Prambanan Pemakaian pendopo termasuk halaman parkir, listrik, air dan kebersihan untuk :
1. 1.Dinas Pemerintahan 500.000 Perkegiatan per hari
2. 2.Sosial 300.000 Perkegiatan per hari
3. 3.Non Pemerintah :
a.Untuk perhelatan /hajatan Waktu :06.00-16.00 1.000.000 Perkegiatan per hari Waktu :18.00-06.00 1.500.000 Perkegiatan per hari
b.PKL (Pedagang Kaki Lima) 5000 Per kegiatan per hari F Monumen Juang Klaten Pemakaian pendopo termasuk halaman parkir, listrik, air dan kebersihan untuk :
1. 1.Dinas Pemerintahan 500.000 Perkegiatan per hari
2. 2.Sosial 300.000 Perkegiatan per hari
3. 3.Non Pemerintah :
a.Pentas musik dan seminar Waktu :06.00-16.00 500.000 Perkegiatan per hari Waktu :18.00-06.00 1.000.000 Perkegiatan per hari
b.PKL (Pedagang Kaki Lima) 5000 Per kegiatan perhari Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina Tingkat I NIP. 19700902 199903 2 001 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH A. Benih ikan dengan tarif retribusi sebagai berikut: No. JENIS IKAN PER-EKOR BENIH IKAN ukuran (cm) 2-3 3-5 4-6 5-7 7-9 9-12

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Nila Merah 30 40 50 65 85 110
2.Nila Hitam - - 50 65 85 110
3.Karper - 50 100 200 300 400
4.Lele - 70 100 150 300 500
5.Gurameh - 200 400 600 800 1000
6.Tawes/Nilem - 50 100 150 200 250
7.Bawal 30 40 70 100 150 200 8. Ikan Hias/KOI 1000 1200 1500 3000 4000 5000 B. Ikan konsumsi dan induk ikan dihitung berdasarkan hasil perkalian berat dengan harga pasar. C. Penjualan bibit/benih tanaman dihitung dengan rumus 80% (delapan puluh persen) dikalikan harga pasar. D. Penjualan gabah konsumsi berdasarkan standar harga gabah sesuai ketentuan yang berlaku. Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina Tingkat I NIP. 19700902 199903 2 001 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…