DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu tentang ketentuan umum, persyaratan Kepala Desa, cuti Perangkat Desa dan surat pemberitahuan kepada Camat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 2 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 3 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di 5 wilayah Kabupaten Klaten.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
13.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan 6 pemilihan Kepala Desa.
17.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
18.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan, sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
19.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Hak Memilih adalah hak pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa.
22.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25.Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
26.Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan 7 dukungan.
28.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
30.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
32.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 34 huruf g dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf n sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari bakal calon Kepala Desa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari bakal calon Kepala Desa;
c.berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan dari bakal calon Kepala Desa;
g.dihapus 8
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
k.sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
l.surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari bakal calon Kepala Desa;
n.Sanggup berberdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan dari bakal calon Kepala Desa;
1. 3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(1a)Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa juga harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
(3)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 69

(1)Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat.
(2)Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sementara terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Kepala Desa terpilih.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Pimpinan atau Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 11 Agustus 2017 Plt. BUPATI KLATEN, Cap Ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 11 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap Ttd JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 20 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2017) Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n BUPATI KLATEN SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Luciana Rina Damayanti, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19710724 1999003 2 001 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang demokratis, dipandang perlu mengatur tentang pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 serta adanya perkembangan yang perlu disesuaikan dengan kebijakan Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas 11 Angka 3 Ayat (1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:
1. a.laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
2. b.laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
3. c.bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (1a) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 159

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…