DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, wewenang dan tanggungjawab, pola pengaturan air irigasi, pembangunan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, pengelolaan aset irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, partisipasi masyarakat petani/ P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketenguan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, maka guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu penataan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAN GIRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10.Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha swasta, badan sosial, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
12.Drainase irigasi adalah saluran untuk membuang kelebihan air keperluan irigasi ke sungai.
13.Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14.Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15.Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16.Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17.Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
21.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
22.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
23.Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24.Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
25.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
26.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
27.Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
28.Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
29.Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
30.Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31.Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
32.Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33.Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
34.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
35.Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
36.Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakankalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
40.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan irigasi di Daerah dimaksudkan sebagai dasar pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.
(2)Penyelenggaraan irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

(1)Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.
(2)Keberlanjutan sistem irigasi untuk kegiatan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan
2. b.keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan pengelolaan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan irigasi di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang dan tanggungjawab;
b.pola pengaturan air irigasi;
c.pembangunan jaringan irigasi;
d.operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
e.rehabilitasi dan peningkatan irigasi;
f.pengelolaan aset;
g.kelembagaan pengelolaan irigasi;
h.koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
i.partisipasi masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
j.pengawasan;
k.larangan; dan
l.sanksi administratif.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar dan dalam wilayah satu Daerah.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa adalah :

a.melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b.melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luas sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) Desa dan/atau bangunan irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas Desa; dan
c.menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; dan
b.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ke Desa lainnya sepanjang potensi airnya mencukupi.

BAB V

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Pasal 9

(1)Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
(2)Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
(3)Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

(1)Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan/atau Izin Pengunaan Sumber Daya Air.
(2)Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Perseorangan yang menggunakan air, sumber air dan daya air untuk kegiatan usaha.
(3)Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dimiliki oleh instansi Pemerintah, badan hukum, badan sosial atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk kegiatan bukan usaha.
(4)Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi pemanfaatan sumber daya air untuk:
1. a.Memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan pemeliharaan; dan
2. b.Irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
(5)Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi dan peribadatan.
(6)Pertanian Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa budi daya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari liter /detik per kepala keluarga.
(7)Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan/atau Izin Pengunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan/atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…