DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 30 dan penambahan angka 33, 34, 35 dan 36, penghapusan ayat (2) Pasal 12, perubahan ayat (3) Pasal 20 dan penambahan ayat (4) dan ayat (5), perubahan ayat (2) Pasal 24, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 serta penambahan ayat (4), perubahan ayat (1) Pasal 64, penyisipan Pasal 64A, Pasal 64B dan Paal 64C, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68, perubahan Pasal 69, perubahan Pasal 77, perubahan ayat (2) huruf b dan huruf g serta ayat (3) Pasal 83.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang 2 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 3 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan 4 dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 159);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 159) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 30 diubah, dan ditambahkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, 6 umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
18.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Hak Memilih adalah hak pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa.
22.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar 7 pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25.Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
26.Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
30.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
32.Hari adalah hari kerja.
33.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
34.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
35.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
36.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 8

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)dihapus.

3.Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Persiapan pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diawali dengan pembentukan panitia pemilihan Kabupaten oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2)Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Camat dan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat;
3. c.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
4. d.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan data jumlah pemilih setiap dusun dari masing-masing desa;
5. e.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
6. f.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan, dalam hal 9 pengadaan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
7. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
8. h.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
9. i.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati; dan
10. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Untuk kelancaran tahapan pemilihan Kepala Desa, tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
(5)Pelaksanaan tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

5.Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh jumlah suara sah hasil Penghitungan suara ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah 10 yang lebih luas.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1)Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
(2)Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
(3)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(4)Bagi Calon Kepala Desa terpilih terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

7.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 64A, Pasal 64B, dan Pasal 64C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan 11 sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
(2)Selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa yang tidak hadir dalam pelantikan serentak tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.
(3)Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 64B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan serentak dengan menyampaikan secara tertulis alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum dilaksanakannya pelantikan, maka yang bersangkutan dilantik tersendiri pada hari lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Waktu dan tempat pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tersendiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan harus sudah dilakukan pelantikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelantikan serentak dilaksanakan.
(3)Jika pada hari pelantikan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata Calon Kepala Desa terpilih tidak hadir, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
(4)Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang kosong karena Calon Kepala Desa terpilih dinyatakaan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64C

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu 13 melalui musyawarah Desa.

8.Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
(2)Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala Desa memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3)Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

9.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi :

Pasal 69

(1)Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
(2)Permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran bakal Calon Kepala Desa mulai dibuka.
(3)Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

10.Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…