DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Visi, Misi, Strategi dan Rencana Pengembangan Pariwisata; Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan; Pelaksanaan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kepariwisataan perlu dibina dan dikembangkan secara optimal, terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta dengan mengembangkan peran serta masyarakat sesuai kebijaksanaan Nasional, Propinsi dan Daerah ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dinas adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaraganman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. 5
10.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
13.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
14.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yaitu :

a.mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi kepariwisataan;
b.menganalisis dan menyusun rencana pengembangan kepariwisataan yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan pemasaran; dan
c.menyusun indikasi program strategis pengembangan kepariwisataan. 6

Pasal 3

Sasaran dari penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah :

a.tersusunnya potensi kepariwisataan Kabupaten Klaten.
b.dihasilkannya Analisa Rencana Pengembangan Kepariwisataan yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan pemasaran.
c.tersusunnya indikasi program strategis pengembangan kepariwisataan.

BAB III

VISI, MISI, STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 4

(1)Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Klaten adalah “Terwujudnya Kepariwisataan Berbasis Keunggulan Lokal yang Berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat”.
(2)Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi sebagai berikut:
1. a.menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi pariwisata alam, budaya dan buatan secara seksama agar sesuai dengan perkembangan zaman serta tetap terjaga keasliannya.
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan pariwisata baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3. c.mengembangkan kawasan wisata untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah.
4. d.memperat kerjasama antar lembaga atau daerah, dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka promosi dan pengembangan pariwisata.
5. e.meningkatkan jumlah kunjungan.
6. f.meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan. 7

Pasal 5

(1)Strategi dan Rencana Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Klaten meliputi :
1. a.strategi pengembangan destinasi pariwisata;
2. b.strategi pengembangan industri pariwisata;
3. c.strategi pengembangan kelembagaan; dan
4. d.strategi pengembangan pemasaran pariwisata;
(2)Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mencakup:
1. a.strategi dan rencana pengembangan tata ruang dan kewilayahan;
2. b.strategi dan rencana pengembangan daya tarik wisata/ atraksi;
3. c.strategi dan rencana pengembangan amenitas; dan
4. d.strategi dan rencana pengembangan aksesibilitas;
(3)Strategi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi :
1. a.pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan;
2. b.penyusunan peraturan dan prosedur investasi di sektor pariwisata; dan
3. c.peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial.
(4)Strategi Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.pemantapan kompetensi sumber daya manusia; dan
2. b.pengembangan lembaga pendidikan kepariwisataan.
(5)Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi :
1. a.pengembangan kegiatan pemasaran.
2. b.pengembangan sarana informasi 8

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Arah kebijakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi :

a.pengembangan infrastruktur dan fasilitas dasar destinasi untuk memenuhi standar melalui :
1. 1.peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata;
2. 2.pembuatan masterplan pengembangan kawasan wisata;
3. 3.penataan kawasan wisata budaya, alam dan buatan; dan
4. 4.penyusunan paket wisata.
b.pengembangan dan pelestarian seni budaya sebagai atraksi wisata melalui :
1. 1.sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah;
2. 2.pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum;
3. 3.pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
4. 4.pengembangan nilai dan geografi sejarah; dan
5. 5.pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala.
c.pengembangan sarana transportasi dan kenyamanan melalui :
1. 1.pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan ke destinasi pariwisata;
2. 2.pengembangan hutan kota;
3. 3.penghijauan lingkungan ibukota kabupaten klaten dan pada destinasi pariwisata; dan
4. 4.penyediaan sarana ketertiban, kebersihan dan keindahan.
d.peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam bidang kepariwisataan melalui:
1. 1.pemetaan kebutuhan penguatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
2. 2.pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
3. 3.peningkatan kapasitas organisasi lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
4. 4.peningkatan kapasitas organisasi desa dalam pembangunan kepariwisataan. 9
e.peningkatan ekonomi masyarakat bidang kepariwisataan melalui :
1. 1.peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata; dan
2. 2.pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
f.penguatan kesadaran wisata melalui :
1. 1.pemberdayaan komunitas masyarakat sadar wisata dengan melaksanakan sapta pesona; dan
2. 2.revitalisasi komunitas masyarakat sadar wisata dan lembaga masyarakat guna mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 7

Arah kebijakan Program Pengembangan Industri Pariwisata meliputi :

a.peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata melalui :
1. 1.pengembangan sistem dan mekanisme perizinan; dan
2. 2.penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.
b.peningkatan promosi investasi bidang pariwisata melalui :
1. 1.penyediaan informasi profil investasi di daerah;
2. 2.promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, radio dan televise;
3. 3.road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial; dan
4. 4.peningkatan kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi.
c.peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha melalui :
1. 1.peningkatan standarisasi bagi usaha pariwisata;
2. 2.peningkatan pengelolaan usaha pariwisata;
3. 3.peningkatan standar hotel sebagai sarana mice ( meeting, incentive, conference and exhibition );
4. 4.pengembangan pendaftaran usaha pariwisata satu atap; dan
5. 5.pengembangan sistem pendaftaran terpadu untuk jenis usaha pariwisata yang multi aktivitas dan multi produk. 10
d.penguatan struktur usaha pariwisata dengan memfasilitasi terbentuknya gabungan industri pariwisata di daerah
e.peningkatan kemitraan usaha pariwisata melalui :
1. 1.peningkatan penyerapan muatan lokal dalam usaha akomodasi/ hotel yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 30 % bahan lokal;
2. 2.penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
3. 3.penerapan penggunaan minimal bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata sekurang-sekurangnya 30 % (tiga puluh persen); dan
4. 4.penerapan penggunaan sdm lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 8

Arah kebijakan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi :

a.pemasaran terpadu melalui :
1. 1.penelitian pemasaran pariwisata;
2. 2.penyusunan materi promosi pendukung citra pariwisata;
3. 3.pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan serta didukung pemangku pariwisata terkait; dan
4. 4.pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya.
b.pengembangan promosi destinasi tematik melalui :
1. 1.pemasaran dan promosi berbasis tema khusus secara terencana dan terpadu;
2. 2.pemasaran dan promosi bertema khusus; dan
3. 3.pengembangan bahan promosi secara tematik.
c.menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran pariwisata melalui:
1. 1.pelaksanaan Pasar Wisata Nasional;
2. 2.pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara;
3. 3.kerjasama promosi dengan daerah lain dan lembaga di tingkat provinsi nasional dan internasional;
4. 4.kajian dan analisis serta evaluasi hasil pemasaran;
5. 5.pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri; dan
6. 6.pembangunan Pusat Informasi Pariwisata. 11

Pasal 9

Arah kebijakan Program Kelembagaan Pariwisata meliputi :

a.koordinasi antar dinas dan dengan daerah lain melalui :
1. 1.intensifikasi komunikasi antar sektor; dan
2. 2.monitoring kinerja dan koordinasi lintas sektoral.
b.optimalisasi kelembagaan kepariwisataan swasta dan masyarakat melalui :
1. 1.fasilitasi peningkatan peran kelembagaan masyarakat; dan
2. 2.pengarahan dana masyarakat di perusahaan yang dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembinaan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 10

Arah Kebijakan Program Sumber Daya Manusia meliputi :

a.percepatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah melalui :
1. 1.pendidikan dan pelatihan khusus kepariwisataan;
2. 2.pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata untuk masyarakat;
3. 3.pemberian penghargaan atas prestasi insan pariwisata dari Pemerintah dan swasta;
4. 4.pembinaan kelembagaan masyarakat pariwisata (Pokdarwis), swasta dan pemerintah;
5. 5.pemetaan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan pengembangan;
6. 6.perencanaan kebutuhan sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia; dan
7. 7.pendataan dan inventarisasi sumber daya manusia.
b.peningkatan pendidikan dan pelatihan khusus kepariwisataan kepada masyarakat.
c.penyediaan pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar perkantoran di destinasi pariwisata. 12

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…