DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, angka 12 dan penambahan 6 (enam) angka baru yaitu angka 3a, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20; perubahan Pasal 4 ayat (1), dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a); perubahan Pasal 7 ayat (5) dan penambahan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6), dan ayat (7); penyisipan 1 (satu) Pasal baru diantara Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu Pasal 7A; perubahan Pasal 10; perubahan Pasal 23 ayat (2) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a); perubahan Pasal 24 ayat (2) huruf b dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d); perubahan Pasal 25, serta penambahan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3); penambahan 1 (satu) Pasal baru di antara Pasal 25 dan Pasal 26 , yakni Pasal 25A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 153); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 153) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1, angka 12 diubah dan ditambahkan 6 (enam) angka baru yaitu angka 3a, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten. 3a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa.
15.Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 6
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perangkat Desa mempunyai hak untuk:
1. a.mendapat penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.mendapatkan cuti sebagaimana hak cuti yang berlaku bagi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(1a)Dalam penerimaan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
(2)Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
1. a.menaati disiplin kerja;
2. b.menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan BPD, Kepala Desa, antar Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
4. d.membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. e.menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
6. f.meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan
7. g.melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. 7
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.bebas narkoba;
4. d.wajib berberdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa;
5. e.bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
6. f.bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
7. g.bagi Perangkat Desa dan anggota BPD harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat;
8. h.bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri; dan
9. i.mampu mengoperasionalkan komputer. 8
(5)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(6)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
(7)Bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, diberlakukan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi induk organisasinya.

4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir sebagai pengganti sementara akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang; 9
f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup untuk kekosongan Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada TP3D, dengan dilampiri:

a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili;
b.fotocopy ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
c.fotocopy akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;
d.Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai domisili;
e.surat keterangan berbadan sehat baik sehat jasmani dan sehat rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
g.izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
h.izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;
i.surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD;
j.surat pernyataan mengundurkan diri bagi Kepala Desa;
k.sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer; 10
l.surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
1. 1.pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
3. 3.pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa.
4. 6.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 11

7.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b diubah dan diantara ayat (2) dan ayat

(3)disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Perangkat Desa berhenti, karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(2a)Kepala Desa memberhentikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e setelah konsultasi dengan Camat.
(2b)Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis berupa:
1. a.Menyetujui pemberhentian Perangkat Desa; atau
2. b.Tidak menyetujui pemberhentian Perangkat Desa.
(2c)Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (2b) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa dan melalui pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan .
(2d)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 12

8.Ketentuan Pasal 25 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Perangkat Desa lain sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang kosong.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan hak berupa setengah bagian dari tunjangan penghasilan yang diterima oleh Perangkat Desa yang kosong.

9.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(2)Apabila Pengisian jabatan Perangkat Desa belum dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)maka dikonsultasikan kepada camat.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan/atau
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(4)Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikonsultasikan kepada Camat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian Perangkat Desa yang kosong diatur dengan Peraturan Bupati. 13 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 24 Juni 2019 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 24 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap Ttd JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-142/2019) 14 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perubahan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum yang memadai sehingga permasalahan yang muncul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dapat diminimalisir. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. 15 Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 195

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…