DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. kewenangan pemerintah daerah; b. Industri Unggulan Daerah; c. RPIK; d. strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten; e. pelaksanaan; f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan g. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1. Kondisi Daerah 2.2. Sumber Daya Industri 2.3. Sarana dan Prasarana Industri 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah dan Besar BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah 3.2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota 3.3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN 4.1. Strategi Pembangunan Industri 4.2. Program Pembangunan Industri BAB V PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5.Gubernur adalag Gubernur Jawa Tengah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Kawasan Peruntukan Industri adalah adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan;
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak antara 7 o 32’19” dan 7 o 48’33” Lintang Selatan dan antara 110 o 26’14” dan 110 o 47’51” Bujur Timur, Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Klaten memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Boyolali; Timur - Kabupaten Sukoharjo;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.kewenangan pemerintah daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK;
d.strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten;
e.pelaksanaan;
f.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
g.Pembiayaan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 adalah:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan wilayah Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri di Daerah; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun / mengembangkan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai arahan Pemerintah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
1. a.infrastruktur Industri;
2. b.infrastruktur penunjang.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN A. Strategi Pembangunan Industri Strategi pembangunan industri daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Jenis Industri Unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari :
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri minuman;
3. c.Industri pengolahan tembakau;
4. d.Industri tekstil;
5. e.Industri pakaian jadi;
6. f.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
7. g.Industri barang galian bukan logam;
8. h.Industri logam dasar;
9. i.Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya; dan
10. j.Industri furnitur.
(2)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri Unggulan lain yang potensial dan berkembang menjadi prioritas industri dari Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan :

a.tahap I periode 2021 – 2025;
b.tahap II periode 2026 – 2030; dan
c.tahap III periode 2031 – 2041.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Undang–undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar dalam perekonomian bangsa dan memberikan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana pembangunan industri dirancang untuk mensinergikan pembangunan industri dari pemerimtah nasional hingga pada pemerintah kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pondasi pengembangan perindustrian nasional.

Pasal 10

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan
2. b.bab II : gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri
3. c.bab III : visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri
4. d.bab IV : strategi dan program pembangunan industri daerah
5. e.bab V : penutup
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b memuat:
1. a.kondisi Daerah;
2. b.sumber daya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah;
2. b.tujuan pembangunan Industri; dan
3. c.sasaran pembangunan Industri.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b meliputi :
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri dan peta kawasan peruntukan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri;
5. e.pemberdayaan industri.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 11

(1)RPIK ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…