DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 28 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Klaten

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, penghapusan ayat (2) huruf d Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan melalui penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 SALINAN tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 196); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 196) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Klaten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
6.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Merapi adalah BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Klaten yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11.Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan yang merupakan hasil perubahan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten.
12.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah.
13.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, yang meliputi:
1. a.PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
2. b.Perumda Air Minum Tirta Merapi;
3. c.Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten;
4. d.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda);
5. e.dihapus;
6. f.PT BPR Syariah Klaten; dan
7. g.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan bagi masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:
1. a.PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten:
  1. 1.modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
  2. 2.modal yang telah disetor sebesar Rp.27.442.682.816,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);
2. b.Perumda Air Minum Tirta Merapi:
  1. 1.modal dasar sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); dan
  2. 2.modal yang telah disetor sebesar Rp.63.067.797.682,00 (enam puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
3. c.Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten :
  1. 1.modal dasar sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
  2. 2.modal yang telah disetor berupa uang sebesar Rp.8.135.928.694,00 (delapan milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
  3. 3.modal yang disetor berupa barang milik daerah Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berupa: a) tanah dan bangunan Kantor Pusat Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 179-181 Klaten dengan nilai tanah luas 523 m2 sebesar Rp5.033.352.000,00 (Lima milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan nilai bangunan luas 523 m2 sebesar Rp 926.053.000,00 (Sembilan ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah); dan b) Tanah dan bangunan Apotek Sidowayah Farma dan Klinik Pratama Sidowayah yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 156 Klaten dengan nilai tanah luas 978 m2 sebesar Rp. 9.412.272.000,00 (Sembilan milyar empat ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan nilai bangunan luas 365 m2 sebesar Rp. 1.044.102.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta seratus dua ribu rupiah);
  4. 4.keseluruhan modal yang telah disetor sebesar Rp. 24.551.707.694,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari: a) modal yang disetor berupa uang sebesar Rp. 8.135.928.694,00 (delapan milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan b) modal berupa barang sebesar Rp. 16.415.779.000,00 (enam belas milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. d.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda):
  1. 1.modal dasar sebesar Rp. 18.130.000.000,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah); dan
  2. 2.modal yang telah disetor sebesar Rp. 2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
5. e.dihapus;
6. f.dihapus;
7. g.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda):
  1. 1.modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
  2. 2.kepemilikan modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan perbandingan sebagai berikut: a) Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan b) Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen);
  3. 3.modal yang disetor sebesar Rp 63.000.000.000,00 (enam puluh tiga milyar rupiah).
(3)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar kekurangan modal disetor kepada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2035 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar Rp. 72,557,317,184,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
2. b.Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp. 136,932,202,318,00 (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
3. c.Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar Rp. 15,448,292,306,00 (lima belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
4. d.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda) sebesar Rp. 15,170,000,000,00 (lima belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. e.dihapus;
6. f.dihapus; dan
7. g.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan dan perkembangan perusahaan.
(4)Apabila rencana Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya penyertaan modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap penyertaan modal BUMD dimaksud.

3.Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dihapus.
(2)Pelaksanaan pemberian penyertaan modal melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
1. a.Hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
2. b.Besarannya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
3. c.Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Klaten; dan
4. d.dihapus.
(3)Badan Usaha Milik Daerah wajib mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya.
(4)Badan Usaha Milik Daerah dilarang menjual dan/atau mengalihkan hak milik atas aset berupa barang dalam penyertaan modal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Februari 2026 BUPATI KLATEN, Cap ttd HAMENANG WAJAR ISMOYO Diundangkan di Klaten pada tanggal 28 Februari 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA PURWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-23/2026) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd SRI RAHAYU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD baik berupa uang maupun barang milik Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan berdasarkan proses kajian dan telaahan penggabungan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, kondisi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Klaten sudah tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan penggabungan. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai SALINAN lembaga yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Klaten kepada Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelanggaraan pemerintahan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Bank Jateng perlu dilakukan penanaman modal jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 266

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019