DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan Pasal baru yakni Pasal 4A, Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A, Pasal 33 dihapus, Pasal 34 dihapus, Pasal 35 dihapus, Judul BAB X diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tempat pemotongan hewan yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
c.bahwa dengan adanya perubahan persyaratan administratif dalam pendirian Rumah Pemotongan Hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana SALINAN dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum,
6.Rumah Pemotongan Hewan Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong unggas.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8.Hewan Potong adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
9.Daging adalah bagian dari otot skeletol karkas yang lazim, aman dan layak dikonsumsi oleh manusia terdiri atas potongan daging betulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).
10.Karkas adalah bagian dari tubuh hewan potong yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
11.Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian- bagiannya.
12.Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disebut Penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
13.Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disingkat UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas sehingga menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
14.Pemeriksaan Ante Mortem (ante mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas periksa berwenang.
15.Pemeriksaan Post Mortem (post mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
16.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17.Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya di tempat yang telah ditetapkan.
18.Penjual Daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
19.Pengusaha Penggilingan Daging adalah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging.
20.Pemasok Daging adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging ke wilayah Daerah.
21.Penyimpanan Daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan atau pembekuan untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
22.Tempat Penjualan Daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
23.Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan pada Perangkat Daerah.
24.Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan pada Perangkat Daerah, untuk melakukan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan/atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.
25.Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
26.Petugas Kesehatan Hewan adalah orang yang memeriksa kondisi hewan secara teknis.
27.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang telah dipenuhinya hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk asal hewan pada unit usaha produk asal hewan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
28.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk mendirikan RPH atau RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persetujuan bangunan gedung; dan
2. b.nomor induk berusaha.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lokasi;
2. b.sarana pendukung;
3. c.konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
4. d.peralatan.
  1. 3.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan Pasal baru yakni Pasal 4A Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

RPH atau RPU wajib memiliki Sertifikat halal dan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1)wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.persetujuan bangunan gedung; dan
2. b.nomor induk berusaha.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan :
1. a.lokasi;
2. b.sarana pendukung;
3. c.konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
4. d.peralatan.
  1. 5.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

UPD wajib memiliki Sertifikat halal dan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Pasal 33 dihapus.
7.Pasal 34 dihapus.
8.Pasal 35 dihapus.
9.Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

PEMERIKSAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 37

Pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Pemotongan Hewan dan penanganan Daging serta Hasil Ikutan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan, Pengawasan, dan Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPH, RPU dan UPD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 12 Juli 2024 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 12 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap Ttd JAJANG PRIHONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-143/2024) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd SRI RAHAYU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTAN I. UMUM Bahwa hewan adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk disyukuri dan didayagunakan. Terlebih di wilayah Kabupaten Klaten mempunyai potensi yang besar di bidang peternakan. Oleh karena itu potensi–potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Selain itu dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong yang memenuhi persyaratan karena kegiatan pemotongan hewan ruminansia mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat borne disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk mengatur penanganan daging serta hasil ikutan di Kabupaten Klaten telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dengan adanya perubahan persyaratan administrasi dalam pendirian Rumah Pemotongan Hewan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 245

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…