DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Yang Meliputi Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 28 dan angka 29, Ketentuan Pasal 6 diubah, Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 55A dan Pasal 55B, Ketentuan Pasal 59 diubah, Ketentuan Pasal 60 diubah, Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 63 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjaga kelestarian koleksi cagar budaya dan memperkuat kelembagaan museum yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dan pelestarian koleksi cagar budaya di museum;
c.bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pelestarian cagar budaya maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar SALINAN Budaya perlu disesuaikan;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 200) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 28 dan angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
8.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
12.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
13.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
14.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
15.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
16.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
21.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
22.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
23.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
25.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang di bidang Cagar Budaya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
29.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
1. a.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
2. b.mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. c.menghimpun data Cagar Budaya;
4. d.menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. e.mengelola Cagar Budaya;
6. f.menerbitkan izin membawa Cagar Budaya ke luar daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. g.menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
8. h.membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
9. i.menyelenggarakan kerja sama;
10. j.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
11. k.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. l.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. m.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
14. n.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
15. o.menetapkan batas situs dan kawasan di Daerah; dan
16. p.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
(2)Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

3.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dapat mengajukan perbantuan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli Cagar Budaya kabupaten/kota yang mengajukan perbantuan.
(3)Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali.
(4)Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengajukan perbantuan.
(5)Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat nasional.
(6)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan.
(7)Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sesuai dengan masa berlakunya.

4.Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA INSENTIF DAN KOMPENSASI
5.Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 55A dan Pasal 55B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

(1)Bupati dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan/atau pajak penghasilan;
2. b.advokasi;
3. c.perbantuan; atau
4. d.bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
(3)Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
(4)Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
1. a.pendampingan hukum;
2. b.pembelaan hukum; dan/atau
3. c.nasehat hukum.
(5)Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
1. a.tenaga teknis; atau
2. b.tenaga ahli.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 55B

(1)Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:
1. a.Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
2. b.Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.uang; dan/atau
2. b.bukan uang, berupa tanda penghargaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat membangun museum untuk penempatan benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya yang bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pembiayaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 8.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Insentif dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A dan Pasal 55B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Setiap orang yang tidak melindungi Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II

1.Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 31 Oktober 2025 BUPATI KLATEN, cap ttd HAMENANG WAJAR ISMOYO Diundangkan di Klaten pada tanggal 31 Oktober 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, cap ttd JAKA PURWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH:(5-256/2025) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM cap ttd SRI RAHAYU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA I. UMUM Cagar budaya merupakan kekayaan daerah sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian koleksi cagar budaya adalah dengan memperkuat kelembagaan museum. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya belum terdapat pengaturan tentang museum. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 255

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 20A

Pasal 55A

Pasal 55B

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 63

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 20A

Pasal 55A

Pasal 55B

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 63

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019