DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 228

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan dan strategi, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, penutupan atau rehabilitasi TPA sampah, lembaga pengelola sampah, BLUD persampahan, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan persampahan, pembiayaan dan kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, peran masyarakat, larangan, sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang semakin beragam, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
c.bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6.Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat S3RT adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
12.Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
13.Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip mengurangi (reduce), mengguna ulang (reuse) dan mendaur ulang (recyle).
14.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
15.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. 5
16.Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17.Tempat Penampungan Sementara Sampah yang selanjutnya disebut TPS Sampah adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (reduce), mengguna ulang (reuse) dan mendaur ulang (recyle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21.Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
22.Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA sampah tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
23.Metode Lahan Urug Terkendali (Controlled Landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.
24.Metode Lahan Urug Saniter (Sanitary Landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
25.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
26.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
27.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 6
28.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas :

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.nilai ekonomi; dan
j.kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
c.menjadikan sampah sebagai sumberdaya ekonomi dan energi;
d.mengembangkan penerapan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan; dan
e.meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang pengelolaan SRT dan S3RT di Kabupaten Klaten. 7

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Daerah.
(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana dan terpadu yang mencakup pengelolaan sampah oleh perorangan, lembaga, dan badan usaha di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
(3)Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga Desa, Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur akademisi, pakar persampahan, pelaku usaha, praktisi, lembaga pengelola sampah, dan stakesholder pengelola sampah lainnya.

Pasal 6

(1)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat :
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(2)Kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lebih diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat.
(3)Program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat :
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk kurun waktu tertentu.

Pasal 7

(1)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(2)Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada 8 kebijakan dan strategi nasional, serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Selain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan SRT dan S3RT.
(2)Rencana induk pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana induk pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Isi peraturan

Teks228PDFHirarki

Memuat teks peraturan…