DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan adanya penambahan modal dasar serta perubahan kepengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 15 Seri E) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : “Pasal 7 Modal Dasar Perusahaan Daerah berjumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari :

a.kekayaan yang berasal dari eks Perusahaan Daerah Apotik Sidowayah Farma;
b.kekayaan yang berasal dari eks Perusahaan Percetakan; dan
c.modal yang direncanakan.
1. 2.Ketentuan BAB VI Bagian Pertama ditambah 1 (satu) paragraf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, sebelum diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan terlebih dahulu harus melepaskan status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
1. a.Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Klaten;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda (D3);
4. d.memiliki akhlak dan moral yang baik;
5. e.memiliki pengalaman di bidang managerial;
6. f.membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
7. g.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi, atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
8. h.pada saat diangkat sebagai Direksi untuk pertama kalinya belum berusia 55 tahun;
(4)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

(1)Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak (2) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seorang Direksi yang kemudian diangkat menjadi Direktur Utama.
(3)Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah tiap tahun.
(5)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi lama berakhir Badan Pengawas mengajukan Calon Direksi baru kepada Bupati.

Pasal 12

Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a.Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan Daerah;
b.Mengajukan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana kerja anggaran Perusahaan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
d.Membina pegawai;
e.Bertanggung jawab, mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah;
h.Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

(1)Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati dalam hal :
1. a.mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berlaku untuk kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.mengambil bagian dalam kegiatan usaha perusahaan lain;
3. c.mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
4. d.memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
5. e.tindakan-tindakan hukum dimana Direksi juga mempunyai kepentingan yang bertentangan dan atau berlainan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
(2)Persetujuan Bupati sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.
(3)Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

(1)Direksi dilarang merangkap jabatan pada Perusahaan Daerah ini dan atau Perusahaan Daerah lain.
(2)Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan/Perkumpulan lain yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan mencapai laba.

Pasal 16

(1)Direksi berhenti karena ;
1. a.masa jabatan berakhir;
2. b.meninggal dunia.
(2)Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
1. a.Permintaan sendiri;
2. b.Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, dan bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara sehingga mengakibatkan merugikan Perusahaan Daerah;
3. c.Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 17

(1)Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau mengalami suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf b dan c diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003