DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip penyertaan modal, penyertaan modal daerah, pelaporan pelaksanaan penyertaan modal, pengawasan dan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 662, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
15.Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri:D Nomor 17);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
7.Asset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah aktiva produktif macet berupa piutang dan segala sesuatu yang melekat padanya yang terutang oleh debitur.
8.Cadangan Tujuan adalah bagian laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dilaksanakan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang telah disetor pada Bank Jateng dan penyertaan modal yang akan dilaksanakan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 28.800.000.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dianggarkan dalam APBD, dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2018 sebesar Rp. 16.999.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
2. b.Tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
1. a.AMU sebesar Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
2. b.Bagian laba tahun lalu sebesar Rp.1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
3. c.Cadangan tujuan sebesar Rp. 10.833.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
4. d.Setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB IV

PELAPORAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Bank Jateng wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh Bank Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 12 Maret 2018 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 16 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7/ 2018) Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n BUPATI KLATEN SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Luciana Rina Damayanti, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19710724 199003 2 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH I. PENJELASAN UMUM Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Klaten kepada Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelanggaraan pemerintahan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Bank Jateng perlu dilakukan penanaman modal jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945