DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perencanaan, Sumber Daya Perikanan, Pengelolaan Perikanan, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan, Perizinan, Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, Peningkatan Skala Usaha, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Pembiayaan, Sanksi Administrasif, Ketentuan Penyidikan dan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk pengembangan potensi sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian sektor perikanan di daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan perikanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6.Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
7.Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8.Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
9.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan.
10.Usaha Perikanan adalah bisnis atau aktivitas perekonomian dengan objek mengenai Ikan, dalam suatu sistem yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
11.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
12.Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
13.Pembudidaya Ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
15.Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16.Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
17.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
19.Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
20.Calon induk Ikan adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
21.Ikan konsumsi adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.kepastian usaha yang berkelanjutan;
b.peningkatan kemampuan dan kapasitas Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
c.usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha Perikanan;
e.perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
f.perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan Usaha Perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perikanan meliputi:

a.perencanaan
b.sumber daya Perikanan;
c.pengelolaan perikanan;
d.penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
e.pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan;
f.perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
g.pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan penyelenggaraan perikanan memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
(2)Perencanaan penyelenggaraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.data Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha tervalidasi;
2. b.potensi Sumber Daya Ikan di Daerah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
4. d.kebutuhan sarana dan prasarana;
5. e.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
6. f.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
7. g.aspirasi masyarakat.
(4)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kebijakan, strategi dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Daerah menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan penyelenggaraan perikanan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran sesuai dengan kewenangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perikanan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan dan melindungi hak Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha terhadap aksesibilitas Budidaya Ikan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Pasal 8

Strategi penyelenggaraan perikanan memuat:

a.penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
b.pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
c.pengembangan program secara keberlanjutan.

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan perikanan meliputi:

a.mengelola data Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha secara akurat;
b.membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
c.memenuhi kebutuhan dasar Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
d.meningkatkan kemampuan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha dalam mengembangkan potensi.

BAB IV

SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 10

Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Perikanan.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…