DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren. Hal-hal yang diatur antara lain tentang maksud dan tujuan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, sinergi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, penguatan Wawasan Kebangsaan di Pesantren serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN. Penjelasan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran atas peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan Pesantren di Kabupaten Klaten yang dipengaruhi beragam cara dan metode pendidikan daerah sekitarnya, perlu adanya dukungan fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan fungsi Pesantren.
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah diperlukan peraturan yang dapat mendukung fasilitasi fungsi dan pembinaan Pemerintah Daerah bagi Pesantren di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Rintisan Pesantren adalah kegiatan masyarakat yang menyerupai, identik atau mengatasnamakan Pesantren, baik yang telah memenuhi maupun belum memenuhi persyaratan sebagai Pesantren dan belum terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan fasilitasi pengembangan pesantren oleh Pemerintah Daerah.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.sinergi dan kerja sama;
c.monitoring dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

(1)Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
(2)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pesantren yang mendapatkan Fasilitasi Pendirian pesantren oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur Pesantren;
3. c.memberitahukan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat sesuai dengan domisili Pesantren.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Instansi vertikal di daerah yang menangani urusan di bidang keagamaan untuk melakukan pendaftaran Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kewenangannya.
(2)Fasilitasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pengawasan dan pembinaan sebelum terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Fasilitasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk melakukan inventarisasi Rintisan Pesantren.
(4)Rintisan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terdaftar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak terinventarisir.
(5)Dalam hal Rintisan Pesantren melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan pembinaan.
(6)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dengan Keputusan Bupati.
(7)Terhadap kegiatan masyarakat yang menyerupai, identik atau mengatasnamakan Pesantren dan tidak terinventarisasi, Bupati melakukan pembinaan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pesantren yang berhak mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren yaitu Pesantren yang telah memiliki izin operasional dan nomor statistik pondok pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Pendidikan;
2. b.Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Dakwah; dan
3. c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan
4. d.pengembangan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengembangan Pesantren Ramah Anak.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(5)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…