DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah. Ketentuan angka 17, angka 18 dan angka 20 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 11A, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kesenian Daerah dan ciri khasnya dapat memperkokoh jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan kepastian hukum bagi pengaturan Lembaga dan pembinaan sumber daya kesenian yang lebih berkompeten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 17, angka 18 dan angka 20 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesenian adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
6.Kesenian Daerah adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
7.Pembinaan kesenian adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lembaga kesenian, dan pranata kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8.Pemajuan kesenian adalah upaya meningkatkan kesenian dalam kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
9.Pelindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10.Pengembangan Kesenian adalah upaya menghidupkan kesenian melalui upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.
11.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kesenian untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12.Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
13.Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat, sajian artistik yang khusus untuk dihayati secara estetis, maupun profan lainnya seperti sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain.
14.Misi Kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jati diri.
15.Pergelaran adalah penyajian karya seni pertunjukan tari, musik, dan teater sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan yang konseptual.
16.Festival adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing- masing.
17.Dihapus.
18.Dihapus.
19.Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
20.Dihapus.
21.Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
22.Sumber Daya Manusia Kesenian yang selanjutnya disebut SDM Kesenian Daerah adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kesenian Daerah.
23.Lembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketahanan Kesenian dengan cara pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan Kesenian Daerah.

3.Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a.mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b.memperkaya keberagaman Kesenian;
c.memperteguh jati diri Daerah;
d.memperteguh persatuan dan kesatuan Daerah;
e.mencerdaskan kehidupan masyarakat;
f.meningkatkan citra Daerah;
g.mewujudkan masyarakat madani;
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i.melestarikan warisan Kesenian dan kebudayaan Daerah; dan
j.mempengaruhi arah Pembangunan Daerah.
1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian bertanggungjawab untuk:

a.melakukan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Kesenian;
b.memfasilitasi kegiatan event Kesenian di Daerah;
c.melakukan pembinaan kepada sanggar/paguyuban Kesenian di Daerah;
d.meningkatkan sarana prasarana Kesenian;
e.mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
f.mendorong tumbuhnya industri alat-alat Kesenian; dan
g.memelihara nilai-nilai Kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan inventarisasi/pencatatan dan pendokumentasian, pemanfaatan, pembinaan, terkait jenis Kesenian Daerah, pelaku seni.

6.Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis Kesenian Daerah meliputi:

a.seni film;
b.seni musik;
c.seni rupa;
d.seni sastra;
e.seni tari; dan
f.seni teater.
1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kesenian melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kesenian.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelindungan Kesenian Daerah dilakukan melalui:

a.Inventarisasi/ Pencatatan, dan pendokumentasian ke dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT);
b.Penyusunan dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
c.registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
d.pengkajian nilai tradisi dan karakter Daerah;
e.Revitalisasi;
f.Restorasi;
g.pengamanan; dan
h.pemeliharaan.
1. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian .
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesenian, serta pranata Kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.memberikan fasilitasi sarana dan prasarana Kesenian Daerah;
2. b.mendorong Lembaga/organisasi Kesenian dan pranata Kesenian untuk mendapatkan legalitas secara hukum; dan
3. c.mengadakan kegiatan Kesenian Daerah.
(4)Pembinaan/ peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesenian, Lembaga Kesenian dan Pranata Kesenian melalui :
1. a.pemberian Pendidikan dan pelatihan;
2. b.standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian sesuai dengan kebutuhan;
3. c.peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian dan Kebudayaan dan Pranata Kesenian.
  1. 10.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian antara lain:

a.menjamin kebebasan berekspresi/berkarya;
b.menjamin memberi pelindungan atas ekspresi/karya seni;
c.mengelola informasi di bidang Kesenian;
d.menyediakan pendanaan untuk Pemajuan Kesenian sesuai kemampuan keuangan Daerah:
e.menyediakan sarana dan prasarana Kesenian;
f.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kesenian yang berkelanjutan.
1. 11.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019