DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Permodalan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri, Organ Perumda Air Minum Tirta Merapi, Kepegawaian, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tarif Air Minum, Penggunaan Laba, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan dan Pembubaran dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat serta mendukung pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi perlu menerapkan tata kelola yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good corporate governance, serta menyesuaikan struktur permodalan termasuk penetapan status hukum atas hibah dari pemerintah pusat guna menjamin kepastian hukum dan keuangan perusahaan;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi dipandang sudah tidak relevan SALINAN dengan kondisi saat ini dan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Merapi adalah BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Klaten yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Merapi, merupakan organ dari Perumda Air Minum Tirta Merapi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Merapi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
9.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Merapi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Merapi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administasi Perumda Air Minum Tirta Merapi.
11.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun Perumda Air Minum Tirta Merapi.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Merapi atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Merapi.
13.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Merapi yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Merapi melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perumda Air Minum Tirta Merapi mempunyai maksud untuk menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus.
(2)Perumda Air Minum Tirta Merapi mempunyai tujuan:
1. a.memberikan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
4. d.memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum Tirta Merapi.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Merapi berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan atau penutupan kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Merapi meliputi:
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat;
2. b.penyediaan air baku; dan
3. c.jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
(2)Dalam melakukan pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Merapi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp200.000.000.000,- ( dua ratus miliar rupiah).
(2)Modal disetor sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp63.067.797.682,- (enam puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Modal Perumda Air Minum Tirta Merapi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(4)Sumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk memenuhi modal dasar.
(6)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(7)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERAPI

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Merapi berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda Air Minum Tirta Merapi.
(2)KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Merapi; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…