DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk kerja sama daerah, jenis KSDD, pembentukan tim koordinasi kerja sama daerah, pembinaan, pengawasan pemantauan dan evaluasi, sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, asosiasi daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerjasama di Daerah, perlu mengatur pedoman mengenai Kerja Sama Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah SALINAN diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4.Provinsi adalah wilayah atau daerah di Indonesia yang dikepalai oleh Gubernur.
5.Bupati adalah Bupati Klaten.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
7.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9.Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12.Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13.Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14.Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
15.Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efekif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17.Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
20.Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
21.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
22.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
23.Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemeritah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
24.Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25.Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/ asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

Pasal 2

(1)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dan sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
(2)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
4. d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
6. f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. g.menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

(1)Bentuk Kerja Sama Daerah, meliputi:
1. a.KSDD;
2. b.KSDPK;
3. c.KSDPL; dan
4. d.KSDLL.
(2)Objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kesehatan;
  3. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  6. 6.sosial.
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. 1.tenaga kerja;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  3. 3.pangan;
  4. 4.pertanahan;
  5. 5.lingkungan hidup;
  6. 6.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. 8.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.perhubungan;
  10. 10.komunikasi dan informatika;
  11. 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. 12.penanaman modal;
  13. 13.kepemudaan dan olah raga;
  14. 14.statistik;
  15. 15.persandian;
  16. 16.kebudayaan;
  17. 17.perpustakaan; dan
  18. 18.kearsipan.
3. c.Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
  1. 1.perikanan;
  2. 2.pariwisata;
  3. 3.pertanian;
  4. 4.energi dan sumber daya mineral;
  5. 5.perdagangan;
  6. 6.perindustrian; dan
  7. 7.transmigrasi.
(4)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB III

JENIS KSDD

Pasal 4

Jenis KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Tengah; dan
b.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
(3)Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

(1)Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(2)Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka wajib tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
(4)Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
1. a.mengatasi kondisi darurat;
2. b.mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. c.melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(5)Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kategori KSDD, terdiri atas:
1. a.Kerja Sama Wajib; dan
2. b.Kerja Sama Sukarela.
(2)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(3)Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kerja sama daerah Kabupaten dengan daerah Kabupaten lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
2. b.kerja sama daerah Kabupaten dengan daerah Kabupaten lain yang berbatasan Provinsi yang berbeda; dan
3. c.kerja sama daerah dengan daerah Provinsi Jawa.
(4)Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan atau dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipandang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 8

(1)Sebelum melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
(2)Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(3)Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disepakati bersama dengan para pihak yang yang melaksanakan kerja sama.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan kesepakatan bersama;
4. d.penandatanganan kesepakatan bersama;
5. e.persetujuan DPRD;
6. f.penyusunan perjanjian kerja sama;
7. g.penandatanganan perjanjian kerja sama;
8. h.pelaksanaan;
9. i.penatausahaan; dan
10. j.pelaporan.
(2)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
(3)Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
(2)Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan ketentuan antara lain:
1. a.dilakukan secara terus menerus;
2. b.memiliki kompleksitas tinggi; dan
3. c.jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
(4)Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…