DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan Bab IV Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri Bab V Permodalan Bab VI Organ Perusahaan Bab VII Pegawai Bab VIII Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya Bab IX Perencanaan, Operasional dan Pelaporan Bab X Tarif Air Minum Bab XI Penggunaan Laba Bab XII Evaluasi Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Kepailitan dan Pembubaran Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan penyediaan air minum, maka pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah air minum sebagai upaya untutk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Merapi adalah BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Klaten yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Merapi yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Merapi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan direksi atau dewan pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
9.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Merapi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Merapi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administasi Perumda Air Minum Tirta Merapi.
11.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun Perumda Air Minum Tirta Merapi.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Merapi atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Merapi.
13.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Merapi yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Merapi melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perumda Air Minum Tirta Merapi mempunyai maksud untuk menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus.
(2)Perumda Air Minum Tirta Merapi mempunyai tujuan:
1. a.memberikan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
4. d.memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum Tirta Merapi.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Merapi berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan atau penutupan kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Merapi meliputi:
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat;
2. b.penyediaan air baku; dan
3. c.jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
(2)Dalam melakukan pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Merapi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).
(2)Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 45.067.797.682,- (empat puluh lima miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Modal Perumda Air Minum Tirta Merapi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(4)Sumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk memenuhi modal dasar.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(7)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Merapi berlandaskan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda Air Minum Tirta Merapi.
(2)KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Merapi; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…