DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Meliputi Pelaku Ekonomi Kreatif; Ekosistem Ekonomi Kreatif; penyediaan infrastruktur dan pengembangan sistem pemasaran; rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah; pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif; Ruang Kreatif; kerja sama; kelembagaan; pembiayaan; peran serta masyarakat; penghargaan; dan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pengembangan ekonomi Kreatif, perlu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9.Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
10.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
11.Ruang Kreatif adalah infrastruktur Ekonomi Kreatif berupa ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan; dan
e.identitas bangsa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c.menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi lokal;
e.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
f.melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
g.mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.Ekosistem Ekonomi Kreatif;
c.penyediaan infrastruktur dan pengembangan sistem pemasaran;
d.rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
e.pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
f.Ruang Kreatif;
g.kerja sama;
h.kelembagaan;
i.pembiayaan;
j.peran serta masyarakat;
k.penghargaan; dan
l.pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.pelaku kreasi; dan
b.pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

a.memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
b.berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
c.memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
d.mendapatkan perlindungan hukum; dan
e.mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah.

Pasal 7

(1)Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
1. a.memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
2. b.menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa;
3. c.memberikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
4. d.memiliki Perizinan Berusaha; dan
5. e.mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
1. a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
3. c.fasilitasi standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan riset;
2. b.pengembangan pendidikan;
3. c.fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
4. d.penyediaan infrastruktur;
5. e.pengembangan sistem pemasaran;
6. f.pemberian insentif;
7. g.fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
8. h.pelindungan hasil kreativitas.

Pasal 10

(1)Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
1. a.pengembangan permainan;
2. b.arsitektur;
3. c.desain interior;
4. d.musik;
5. e.seni rupa;
6. f.fashion;
7. g.kuliner;
8. h.film, animasi, dan video;
9. i.fotografi;
10. j.desain komunikasi visual;
11. k.televisi dan radio;
12. l.kriya;
13. m.desain produk;
14. n.penerbitan;
15. o.periklanan;
16. p.seni pertunjukan; dan
17. q.aplikasi.
(2)Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…