DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yang isinya mengatur mengenai laporan keuangan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebut bahwa Kepala Daerah menyarnpaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Perneriksaan Keuangan paling lambat 6 ( enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BOPATIKOLAKA PROVINSISOLAWESITENGGARA PERATORAUDAERAH KABOPATEN KOLAKA NOMOR 01 TAHON 2016 TENTANG PERTANGGONGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, Mengingat Menimbang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 442 I); 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 centang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Pertanggungjawaban Lembaran Negara danPengelolaanPemeriksaan Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teruang Negara(LembaranPerbendaharaan J~egara ten tang Republik 20041 Tahun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nornor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor ·. 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679i; 10.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 201.4 ientang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 11.Peraturan Pernerintah Nornor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung .Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402) ;
12.Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kornulatif Defisit APBN dan APBD, serta jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
14.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanga.n Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Pemerintan Nornor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712); 15.Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dala.m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :
1.Bupati ada.lah Bupati Kola.ka
2.DPRDadalah DPRD Kabupaten Kola.ka

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN A.NGGARAN 2015. BUPATIKOLAKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA clan Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Nomor 5219) ; 16.Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 17.Pcraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2009 tentang Urusan Pernerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ; 19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 20.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupa.ten Kolaka; 21.Peralura.n Dacrah Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daer ah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 22.Peratura.n Daerah Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan da.n Bela.nja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015. Rp. 1.182.344.830.287,54 Rp. l.046.447.926.610.00 135.896. 903.677,54

b.Realisasi Selisih Kurang

(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 135.896.903.677 ,54 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Kurang
3. a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. l. l 73.999.359.790,69 Rp. l .051.038.969.703,04 Rp. 122.960.390.087,65 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut ;
(1)Selisih Anggara.n dengan Realisasi Pendapatan sejurnlah Rp. 122.960.390.087,65 dengan rincian scbagai berikut:

Pasal 4

8.845.670.496,85Rp. 16.345.670.496,85 7.500 000.000.00 Rp. Rp.

c.Pcmbiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut;

a.Pendapatan Rp. l.051.038.969.703,04
b.Belanja Rp. 1.046.447.926.610.00 Defisit Rp. 4.591.043.093,04

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan mernuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran ;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca ;
4. d.Lapor an Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas ;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas dan;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (l) dilarnpiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Dacrah

3.Pendapatan adalah Hak Pemerintah Dacrah yang diakui sebagai Penarnbah Nilai Kekayaan Bersih
4.Belanja Daerah adalah Kcwajiban Pemeriruah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
5.Pernbiayaan adalah Sernua Penerirnaan yang Perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan rnaupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya. Rp. l.591.713.546.910,96 Rp. 82.380.680.474,16 Rp. l.509.332.866.436,80

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf c Per 31 Dcsember 201 ~; sebagai berikut :

Pasal 6

Rp. 13.436. 713.589,89 Rp. 13.436.713.589,89 0,00 0,00 0,00 Rp. 13.436.713.589,89c. Sisa lebih/Kurang pernbiayaan Angg ( SiLPA/SiKPA) Subtotal

d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Scbelurnnya
e.Lain - lain Saldo Anggaran Lcbih Akhir Rp. 16.345.470.496,85 Rp. 16.345.4 70.496,85 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut ;
a.saldo Anggaran Lebih Awai Penggunaan SAL sbg
b.Penerimaan Pembangunan Tahun Anggaran Subtotal

Pasal 5

b.Realisasi Selisih Lebih

(6)Selisih Anggaran dcngan Realisasi Pernbiayaan Netto sebesar Rp. (500.200.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pernbiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 8.345.470.496,85 Ro. 8.845.670.496.85 (Rp. 500.200.000,00)
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pernbiayaan sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengcluaran Pernbiayaan setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 7.500.000.000.00 Selisih Kurang Rp. 500.000.000,00
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sebcsar Rp. (Rp 12.936.513.589,89) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus setelah Perubahan (Rp. 8.345.470.496,85)
2. b.Realisasi Defisit Tahun Berjalan Rp. 4.591.043.093.04 Selisih Lebih (Rp 12.936.513.589,89)
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp.200.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerirnaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 16.345.4 70.496,85
2. b.Realisasi Rp. 16.345.670.49(i.85 Selisih Kurang (Rp. 200.000,00) .. --·-- Catatan atas Laporan Keuo.ngan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporart Keuangan.

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desernber '.2015sebagai berikut :

a.Ekuita::;Awal Rp. 2.453.115.062.805,61
b.Surplus/ Defisit L-0 Rp. 218.457.449.540,6 l
c.Dampak Kurnulatif Perubahru1 Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (Rp. l.162.239.645.909,42)
d.Ekuitas Akhir Rp. l .509.332.866.436,80
a.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 298.171.346.238,04
b.Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi Aset Non Keuangan (Rp. 299.761.776.595,00)
c.Arus Kas dari Aktivitas ?embiayaan Rp. 0,00
d.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Rp. 51.966.105,16
e.Saldo Awal Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran Rp. 8.368.487 .370,85
f.Saldo Akhir Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran Rp. 6.830.023.119,05
g.Saldo Akhir Kas di Bcndal1ara Penerimaan Rp. 0,00
h.Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD Rp. 5.742.393.991,00
1. 1.Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN Rp. 926.515.658,00 J· Saldo Aknir Kas Rp. 13.498.932.768,05

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2015 sebagai berikut :

Pasal 8

973.682.000,00) 218.457.449.540,6 l (Rp. Rp.

d.Surplus 0,00 973.682 000,00 Rp. Rp. Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 sebagai bcrikut ;
a.Pendapatan Rp. l.101.415.177.311,09
b.Beban Rp. 881.984.045.770,48 Surplus Rp. 219.431.131.540,61
c.Pos Luar Biasa - Pendapatan Luar Biasa - Beban Luar Biasa Defisit

Pasal 7

Larnpiran Laporan Keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 Ayat ( 2) terdiri dari :

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006