6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Pertanggungjawaban Lembaran Negara danPengelolaanPemeriksaan Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teruang Negara(LembaranPerbendaharaan J~egara ten tang Republik 20041 Tahun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nornor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor ·.
58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679i; 10.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 201.4 ientang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 11.Peraturan Pernerintah Nornor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung .Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402) ;
12.Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kornulatif Defisit APBN dan APBD, serta jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
14.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanga.n Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Pemerintan Nornor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712); 15.Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dala.m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :
1.Bupati ada.lah Bupati Kola.ka
2.DPRDadalah DPRD Kabupaten Kola.ka