DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang: Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, dengan perubahan pada: 1. Pasal 1 2. Pasal 8 3. Pasal 9

Isi peraturan

Pasal 8

(1)Semua minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang ada didaerah selain yang ada ditempat sebagimana dimaksud pada pasal 2 ayat
(3)disita dan dimusnahkan.
(2)Tata cara penyitaan minuman keras sebagimana dimaksudpada ayat
(1)dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
(3)Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan ataupenyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan disaksikan oleh pejabat Kejaksaan, PejabatPemerintah Daerah serta pihak terkait lainnnya.
1. b.Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan IHukum tetap dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan dleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat instansi terkait lainnya. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka. Ditetapkan di KolakaPadaTanggal, 26 Juli 2014 ski%ox. A6 sAFE1; Diundangkan di KolakaPada tanggal, 26 Juli 2014 5 H SI IS DAERAH"oa«. 'xi/ ·-«·. H. 'OITUMURTOPO. std.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 10 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! SULTRA NOMOR: 10 TAHUN 2014.
(4)Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sediki t:
1. a.Nama, jenis, sifat, dan jumlah;b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
2. c.Keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman beralkohol; dan
3. d.Tanda-tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan
  1. 3.Ketentuan

Pasal 9

disisip 1 (satu) yakni

Pasal 9

a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam Dalam hal terjadinya pelanggaran dan peredaranminuman beralkohol, instansi teknis yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Bupati dapat mengambil tindakanadministratif
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup: a. Peringatan tertulis b. Penyitaan, penyegelan tempat usaha dan atau gudang minuman beralkohol c. Pencabutan SIUPMB 7 8

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…