DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa. Adapun yang diubah adalah pasal 20 huruf g mengenai persyaratan calon Kepala Desa. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pernilihan Kepala Desa. BUPATIKOLAKA DENGAN R.o\HMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 10 TAHUN 2016 BUPATI KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA .. ' . ,; ... Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5717);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Rcpublik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kcpala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 tentang Pengangkatan clan pemberhentian Kepala Desa (Berua Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lernbaran Daerah Kabupatcn Kolaka tahun 2015 Nomor 4) dengan Peraturan Pcmerintah 2015 (Lembaran Negara Republik telah diubah Nomor 4 7 tahun Lernbaran Negara Nomor 5539) sebagaimana Nornor 123, Tambahan 5679);
5.Peraturan Pemcrintah Nomor 43 tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1.'II. ' , : . Calon Kepala Desa wajib mernenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945, serta mernpertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;
d.berpendidikan paling rendah tarnat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh Iirna] tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidaua penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 1

Ketentuan pasal 20 huruf g dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAF.RAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANGPEMILIHANKEPALA DESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI KOLAI{A Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAI-I KABUPATEN KOLAI<A dan -3-• ' . l_ LEMBARANDAERAH KABUPATEN KOLAKATAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 10/ 197 /2016 POITU MURTOPO SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KOLAKA, Diundangkan di Kolaka pada tanggal 30 Desernber 2016 \J&t6 AHMADSAFE! BUPATI KOLAKA, Ditctapkan di Kolaka pada tanggal 30 Desernber 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka. Pcraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

k.tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;
l.berbadan schat dan bebas narkouka, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
m.tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
n.berkelakuan baik;
o.bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
p.pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus rnelampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II ·4- II. PASALDEMI PASAL Pasal 20 Cukup jelas Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 3 l Ayat (2), Pasal 33 Huruf "rn" Undang- Undang Republik Indonesia Nornor () Tahun 2014 ten.tang Dcsa. Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Dcsa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan pcnyelenggaraan pelaksanaan permlihan kepala desa khususnya mengenai pcrsyaratan yang menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala desa agar dalam melaksanakan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka mcmilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umurn, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Daerah ini memuat penyernpurnaan yang dengan berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-Xll!/2015, dan Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Nomor 140/3476/SJ t:cntang Pengaturan Penyelenggaraan Pernerintah Desa sehingga setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mernperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. I. UMUM PENJELAgAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 101'AHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA -5· ,

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…