DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur pemberdayaan majelis adat mekongga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup; pelestarian nilai adat; pemberdayaan majelis adat mekongga; penyelesaian sengketa; tanggung jawab pembinaan; tanggung jawab partisipasi; serta pelanggaran dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kearifan lokal pada nilai-nilai adat istiadat mernuat kesadaran sejarah masyarakat bersangkutan;
c.bahwa Adat istiadat beserta lembaga adatnya merupakan modal sosial untuk meningkatkan tanggung jawab partisipasi warga dalam pernbangunan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Majelis Adat Mekongga; TENTANG BUPATI KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 11 TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MAJEL!S ADAT MEKONGGA MEMUTUSKAN: BUPAT!KOLAKA dan DF.:WAN PERWAKlLAN RAKYAT DAF.:RAH KABUPATEN KOLA KA Dengan Persctujuan Bersarna
3.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedornan Penataan Lembaga Kernasyarakatan;
5.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kernasyarakaran Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelcstarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengernbangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; L _

a.kepastian Hukum;
b.keadilan;
c.partisipasi;
d.transparansi:
e.kesetaraan dan Non-diskriminasi:
f.keberlanjutan Lingkungan;

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan hak-hak rnasyarakat adat di Kabupatcn Kolaka dilaksanakan berdasarkan asas : Asas

9.Tanggung jawab Pembinaan ada!ah upaya Pemerintal1Daerah dalam pelestarian Nilai sejarah dan nilai Adat lstiadat serta Pemberdayaan Majelis Adat, yang meliputi Dukungan kebijakan, fasilitasi, pengawasan imp!ementasi, Evaluasi dan Pendampingan pcmberdayaan.
10.Tanggung jawab partisipasi adalah keterlibatan peran serta masyarakat dalam pelestarian ni!ai adat, nilai sejarah dan pemberdayaan Majelis adat, bagi pembangunanberkontribusikelembagaan adat istiadat yang
3.Nilai Sejarah adalah nilai yang hidup dan dianut dalam proses sejarah terbentuknya Daerah Kabupaten kolaka,
4.Nilai Adat adalah nilai yang hidup dalam kesadaran masyarakat yang di anut dan dan dipraktekkan oleh Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
5.Adat Mekongga adalahadat Istiadat yang dianut sebagai tradisi kchidupan Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
6.Majelis Adat Mekongga adalah kelernbagaan adat Mekongga yang menjadi institusi adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
7.Pelestarian Nilai Adat adalah upaya mempertahankan dan mengemoangkan nilai-nilai Adat Mekongga yang rnencakup pengakuan, perlindungan dan pelernbagaan nilai-nilai Adat.
8.Pemberdayaan Majelis Adat adalah pembinaan dan pengembangan Pasal 5

(1)Pelestarian nilai adat dilakukan dengan pelernbagaan nilai adat daerah Kabupaten Kolaka meliputi kcgiatan identifikasi, pengakuan dan pelembagaan nilai adat yang diikuti dengan sosialisasi kesadaran nilai adat. Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Mekongga bertujuan untuk:
1. a.menjamin terlaksananya penghormatan oleh scmua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
2. b.menyediakan dasar hukum bagi pernerintah daerah dalarn memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Kolaka.
3. c.memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat agar dapat hidup arnan, tumbun dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan rnartabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
4. d.memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Kolaka dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. e.memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-haknya; Tujuan

BAB ILL

PELESTARIAN NILA! ADAT Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup peraturan daerah mi mencakup kedudukan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, kelembagaan yang mengurusirnasyarakat hukum adat, proses dan bentuk pengakuan hukurn, penyelesaian sengketa dantanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah adat.

Pasal 3

(!) struktur dan keanggotaan kelcmbagaan Majelis Adat Mekongga dibentuk oleh Masyarakat Hukum Adat Mekongga.

(2)penetapan struktur dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemcrintah Dacrah.

Pasal 7

(1)Pemberdayaan Majelis adat meliputi Pembentukan Majelis Adat Mekongga, Pembinaan dan pengembangan serta Tanggung jawab Partisipasi kelernbagaan.
(2)Pembentukan Majelis Atlat dilakukan oleh Pernerintah Daerah dengan Keputusan l3upati.
(3)Pengembangan Kelembagaan Majelis Adat dilakukan dengan upaya revitalisasi peran kclembagaan rnajelis adat secara berkelanjutan yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan daerah.
(4)Tanggung Jawab Partisipasi Kelembagaan adat dapat dilakukan dengan keterlibatan peran serta kelembagaan adat dalam :
1. a.perencanaan Pembangunan daerah terkait dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
2. b.penyelesaian konflik sosial masyarakat.

Pasal 6

(2)ldencifikasi nilai adat istiadat daerah kabupaten Kolaka dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tokoh niasyarakat, Tokoh adat dan akademisi, Tokoh Pemuda, Tokoh sejarah.
(3)Pengakuan nilai adat dilakukan dengan pelembagaan nilai adat sebagai kearifan lokal rnasyarakat daerah kabupaten kolaka
(4)Pelembagaan nilai adat kabupaten kolaka ditetapkan sebagai Kearifan lokal masyarakat daerah kabupaten Kolaka.
(5)Sosialisasi Kearifan Lokal masyarakat Daerah Kabupaten Kolaka dilakukanpemerintah daerah pada semua aspek kehidupan sosial, seni- budaya, pemerintahan, dan hukum.
1. g.dukungan Riset Fengembangan kelembagaan Majelis Adat;
2. h.dukungan program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Adat;

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 10

Tanggung Jawab pcmbinaan dilakukan oleh Pemerintah daerah, meliputi :

a.menumbuhkemba.ngkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban rnasyarakat terhadap pelestarian nilai sejarah, nilai adat Mekongga;
b.mcngembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin perlindungan pernanfaatau dan pengernbangan nilai sejarah, nilai adat Mekongga;
c.mcngembangkan kebijakan promosi pelestarian nilai scjarah, nilai adat Mekongga;
d.fasilitasi pemanfaatan dan promos: pelcstarian nilai sejarah, nilai adat Mckongga;
e.pengawasan, pemantauan dan evaluasi tcrhadap pengelolaan dan pelestarian Nilai sejarah, Nilai Adat Mekongga;
f.pengalokasian dana bagi kepentingan Pengelolaan dan Pelestarian Nilai Scjarah, Nilai Adat Mekongga;

Pasal 9

(1)Penyelesaian sengketa Masyarakat Hukurn Adat dengan Pihak Lainnya dilakukan dengan mediasi oleh pernerintah daerah.
(2)Apabila rnediasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak menernukan kernufakatan, rnaka dapat ditempuh melalui pengadilan. BABV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 8
(1)Sengkcta dalam rnasyarakat hukum adat Mckongga diselesaikan oleh Majelis Adat Mekongga.
(2)sengketayang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Adat Mekongga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimediasi oleh Pemerintah Daerah.
(3)apabila mediasi sebagaimana dirnaksud ayat (2) tidak menemukan kernufakatan, maka dapat diternpuh melalui pengadilan. BABYlll PELANGGARANDAN SANKS! ADMLNJSTRATIF

Pasal 12

(1)Setiap Tindakan baik disengaja ataupun pembiaran yang mengakibatkan terganggunya upaya pelestarian nilai sejarah, nilai budaya Adat Mekongga dikualifikasi sebagai pelanggaran aorninistrasi.
(2)Setiap orang yang melanggar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.daya paksa untuk melakukan tindakan tertentu.
2. b.denda pemulihan.
(4)Pengenaan sanksi dilakukan oleh Pcrnerintah Daerah.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PARTISIPASI

Pasal 11

Tanggung Jawab Partisipasi oleh masyarakat dapat dilakukan dengan keterlibatan Peran Scrta berupa :

a.keterlibatan peran serta masyarakat terhadap sernua upaya pelestarian Nilai sejarah, Nilai Adat Mekongga baik secara perorangan ataupun Kelernbagaan;
b.partisipasi dalam Penyelesaian konflik masyarakat; .7. Salinan seuai dengan aslinya KEPALA BA.GIAN HUKUM ~ MINENG NURMANINGSIH NIP. 19670207 199902 2 001 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLA.KA PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 11/ 198/2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 11 POITU MURTOPO TTD Diundangkan di Kolaka pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA AHMAD SAFE! TTD Ditetapkan di Kolaka pacla tanggaJ 30 Desember 2016 BUPATJ KOLAKA, Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 13

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. •

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…