DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 233

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang: Sistem Pendidikan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Tujuan Sistem Pendidikan Daerah; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Pendidik dan Tenaga Kepedidikan; 6. Hak dan Kewiban Penduduk; 7. Tenaga Kependidikan; 8. Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan; 9. Pengelolaan Pendidikan; 10. Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah; 11. Kewajiban Pemerintah Daerah; 12. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 13. Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan; 14. Pengelolaan Pendidikan; 15. Kurikulum; 16. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan; 17. Bahasa Pengantar; 18. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 19. Prasarana dan Sarana; 20. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi; 21. Pendanaan; 22. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; 23. Penjaminan Mutu; 24. Peran Serta Masyarakat; 25. Kerjasama; 26. Pengawasan dan Pengendalian; 27. Ketentuan Penyidikan; 28. Sanksi Administratif; 29. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawabpemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat;
c.bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dantanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; 1
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 45); 2 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PeraturanMenteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011; 3 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694); ,. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurPenyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kolaka 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka. 4 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi Pendidikan. 7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa danNegara 8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yangdilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantuperturnbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar danMadrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satukesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentukSekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuklain yang sederajat.
14.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk SekolahMenengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, danMadrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 5
15.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16.Pendidikan nonformal adalahjalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan18. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainanfisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasandan bakat istimewa. 19. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yangmengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu darisegi ekonomi.
20.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21.Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan programkesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat)tahun.
22.Taman kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yangmenyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahunsampai dengan 6 ( enam) tahun.
23.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formalyang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agamaIslam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umumpada jenjang pendidikan dasar. 6 d
25.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islampadajenjang pendidikan dasar.
26.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dariSD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajaryang diakui sama atau setara SD atau ML
27.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agamayang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam padajenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakuisama atau setara SD atau MI.
28.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutandari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29.Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islampada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yangdiakui sama atau setara SMP atau MTs
30.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakanpendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutandari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 7
31.Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasanagama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dariSMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 32. Sekolah Luar Biasa, selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatifdan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
33.Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagaikegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
34.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri memalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang,dan j enis pendidikan tertentu
35.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai gur, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, sertaberpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
36.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
37.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upayapembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yangdilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentupertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agarmemiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
38.Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakandaerah kabupaten/kota 8
39.Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam criteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didikpada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
40.Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
41.Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untukmencapai standar kompetensi lulusan.
42.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan danjabatan
43.Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang betkaitan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan padatingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, ataunasional agartercapai evisiensi dan evektifitas penyelenggaraan pendidikan
44.Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan criteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,tempat bermain, tempat berekreasi, dan berekreasi, serta sumber lainyang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran tennasuk penggunaan teknologi infonnasi dan komunikasi
45.Standar Pembiayaan adalah standar yang mangatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satutahun
46.Standar Penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajarpeserta didik 9

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Sistem Pendidikan Daerah diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

BAB III

TUJUAN SYSTEM PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 3

Sistem Pendidikan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, pemerintah daerah dalam melihat kondisi pendidikan sesuai capaian dan karakteristik wilayah sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(I) Setiap Warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bennutu.

(2)Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
(3)Warga masyarakat yang merniliki kelainan fisik, mental, emosional, danmengalarni hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(4)Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
(5)Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 10 ( 6) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untukmeningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia

Pasal 5

(1)Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
(2)Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
(3)Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Pasal 6

Orang tua berhak berperan serta dalam mernilih satuan pendidikan dan memperoleh infonnasi tentang perkembangan pendidikan anaknya

Pasal 7

(1)Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
(2)Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
(3)Orang tua berkewajiban untuk metididik anaknya sesuai kemampuan danrninatnya.
(4)Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu 11 dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan

Pasal 10

(1)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
(2)Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akseierasi.
(3)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat,minat, kecerdasan, dan kemampuannya. 12 ·••
(4)Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampumembiayai pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuanbiaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(5)Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
(6)Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
(7)Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dansatuan pendidikan lain yang setara.
(8)Setiap peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuaidengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dariketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks233PDFHirarki

Memuat teks peraturan…