DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pemilihan kepala desa yang dapat dilaksanakan secara serentak satu kali atau dilakukan secara bergelombang. Tahapan pelaksanaan pemilihan yang meliputi tahap persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, dan pelantikan. Masa jabatan kepala desa ditentukan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan kepala desa terpilih dapat mengikuti pemilihan kembali pada periode berikutnya paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka dan dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulaiwesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua at^s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noinor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peratufan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ^ Tahun 2014 tentang Prodiik Hukum Daerab; 9- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tgihun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa { Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
10.Peratufan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintaham Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintaham oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Bupati adalah Bupati Kolaka.
5.Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
7.Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bemenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyaraat, hak asal usxil dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuam Republik Indonesia di Kabupaten Kolaka,
8.Pemerintaham Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepenting^ masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Kolaka.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuik menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan mel^sanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
11.Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas^ rahasia, jujur, dan adil.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya menipakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Lembaga Kemasyarakatan DP:sa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuaii dengan kebuluhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masy^akat dalam wilayah Kabupatenr Kolaka.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksan:2ikan tugas teknis pelayanan dan membantu kepalfi Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutanriya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kolaka.
15.Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanji jtnya disebut PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibe^ntuk Bupati padk tingkat Kabupaten Kolaka dalam nie'^^n^uifung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia Pemilih an yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan p^^oses Pemilihan Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa adal'^ calon bakal Kepala Desa yang telah diteta^an oleh VPKD pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjp^di Kepala Desa di Kabupaten Kolaka.
18.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbaxiyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untiak melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
20.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kemball kebenarannya serta ditambah dengan pemilih barui.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusiin berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Desa.
26.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan miaupim kepemimpinan bakal calon.
27.Kampanye adalah suata kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungam.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adal^ rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
30.Tokoh nlasyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
31.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkar^ oleh Kepala Desa.
32.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan stiara.

(1)Femilihan Kepala Desa dilaksa^^akan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.secara serentak satu kal; a'cam b.dilakukan secara bergelor^bang.
(2)Pemilihan Kepala Des'^ secara serentak satu kali sebagaima^a dim.aksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sar^a di Desa pada wilayah Daerah Kabupaten Kolaka.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hiiruf b dilaksanakan paling: banyak 3 (tiga) kali dalarn jangkawaktu 6 (enam) tahim pada wilayah daerali Kabupaten Kolaka.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAT^ Pa8al2

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkun^n Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalkm Pasal 2 ayat (3)i! dilakukan dfengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

(1)Pada tingkat kabupaten Bupati membentuk PPK.
(2)Keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Staf ahli yang membidangi pemerintahan Desa
2. b.Asisten yang membidangi Pemerintahan Desa;
3. c.Instansi yang membidangi Pemerintahan Desa;
4. d.Instansi yang membidangi Kepegawaian;
5. e.Instansi yang membidangi Pendidikan;
6. f.Instansi yang membidangi Kependudukan dan Peneatatan Sipil;
7. g.Instansi yang menbidangin kesehatan;
8. h.Bagian Hukum;
9. i.Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik; j . Bagian Pemerintahan Umum;
10. k.Camat yang melayani Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa; dan I. Unsur TNI/Polri.
(3)Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap PPKD;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.memfasilitasi penelitian dan klarifikasi administrasi bakal calon kepala Desa;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitugan suara;
d.penetapan hasil pemilihan; dan
e.pelantikan.

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulkn sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
b.pembentukan PPKD olfeh BPD ditetapkan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka wal^ 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa; 10 Umum PasalS Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitugan suara;
d.penetapan hasil pemilihan; dan
e.pelantikan.

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
b.pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka wal^ 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa; in

Pasal 8

PPKD mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

(1)Wajib pilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai wajib pemilih.
(2)Wajib pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih; 12 bi tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
2. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
3. d.berdomisili di Desa sekiirang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
(3)Wajib pilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaicsud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilib .

Pasal 10

(1)Daftar Wajib pilih dimutakhirkan dan divaljdasi sesuai data penduduk di Desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksi^d pada ayat (1) dilakukan untuk mengakomodasi Kondisi kependudukan yang mutakhir:
1. a.karena usia pemilih telah me^menuhi syarpA, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahurx;
2. b.belum berumur 17 (tujuh oelas) tahun tetapi sudah/pemah menik^-
3. c.telah meninggal di^nia;
4. d.karena pindah Ciomisili ke Oesa lain; atau
5. e.karena belum terdaftar.
(3)Berdasarkaii daftar waji^o pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. PPKD menjpjsun dan menetapkan daftar pemilih sementara. 13

Pasal 11

(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal iO ayat (3), diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 12

(1)Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.Wajib pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
3. c.Pemilih yang sudah niksih di bawah umur 17 tahun; atau
4. d.Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. e.Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan agar segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara. 14

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…