DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perusahaan umum daerah aneka usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kedudukan kantor dan anak perusahaan; maksud dan tujuan; bidang usaha; bupati ; direksi; badan pengawas; kepegawaian; tahun buku, laporan keuangan, dan rencana kerja/rencana anggaran; pengalokasian laba perusahaan dan dana operasional; pengelolaan barang perusahaan; pembubaran perusahaan; serta ketentuan sanksi. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dalam manajemennya rentan menimbulkan masalah hukurn, sering tercipta suasana yang tidak kondusif, sehingga perusahaan tidak dapat berperan sebagaimana tujuan pendiriannya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka sebagai dasar hukum operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka, dalam implementasinya kerap menimbulkan multi tafsir oleh berbagai pihak dan kurang mernberikan kepastian hukurn, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disempumakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; ' ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Pcrundang-Undangar- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 : ' PcraturanPernbentukanten tang

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkai. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 I • Mengingat Lcmbaran Negara R{:publik Indonesia Nornor 4593); Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Penyelenggaraan Negara Republik dan Pengawasan Daerah (Lembaran Pembinaan Pernerintah Indonesia
3. 5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~~ Nomor 4578);
5. 7.Peraturan Perneriruah Nomor 79 Tahun 2005, tentang I • BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAI! TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

Menetapkan -1-, -.. (Ian Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Pasal 2

(I) Kantor Pcrusahaan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka;

(2)Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dengan pcrsetujuan Sadan Pcngawas dan Bupati.

14.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. dantetapusaha13. Usaha Bisnis adalah
9.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
10.Direktur adalah Dircktur Perusahaan Urnum Daerah Aneka Usaha.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
12.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; pcrekonomian Daerah pada umumnya;

b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pcnyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, rnemperluas kesernpatan befl;saha, dan 1:1enciptakan lapangan kerja, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.mempcroleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka mcningkatkan pendapatan asli daerah. perkembanganbagima.nfaata. memberikan

BAB LLI

MAKS'UD DAN 'rUJIUAN

Pasal 3

Pcrusahaan didirikan dengan maksud da.n tujuan sebagai berikut:

(3)Ketentuan mengenai membcntuk anak pcrusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dcngan Peraturan Bupati. pernbibitan, pengolahan dan pendistribusiannya; terrnasukperkebunan,danpeternakan pengembangan teknologi, prasarana dan sarana informasi;
1. f.usaha dalam bidang pertanian, pcrikarran, meliputiInformasr,bi dangdalam 'udara,
2. e.usaha perhotelan dan restoran,
3. c.usaha dalam bidang jasa konstruksi dan jasa non konstruksi;
4. d.usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan pendistribusian, serta kegiatan industri pendukungnya;
5. b.usaha dalam bi dang pariwisata, meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata,
6. a.usaha dalam bidang pertambangan dan energi, meliputi kegiatan penambangan, pengolaihan, dan pendistribusiannya;
7. h.usaha industri pengolahan hasil pertanian (Agro lndustri);
  1. 1.usaha dalam bidang perikanan dan kelautan, meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung; J. usaha Perdagangan umurn, termasuk perdagangan ekspor- import, perdagangan lokal, perdagangan antar pulau, dan industrial;
8. k.melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna useha, modal ventura, dan asuransi; · l. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan.
(2)Kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayar ( l) huruf k harus mendapat persetujuan Badan Pcngawas dan Bupati. penanaman, penebangan, dan pengeringan kayu, serta pernbibitan, penggergajian
1. g.usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan • JQ. BI\.B Vil ORGAN PERUSAHAA.N Pasal 7 Organ Perusahaan terdiri ata s:
2. a.bupati selaku wakil daerah sebagai pernilik modal;
3. b.direksi; dan Anggaran PendapatanPerusahaan dianggarkan dalarn dan Bclanja Daerah ..

BAB IV

BIDANG USAHA Pasal 4 (lJ Perusahaan bergerak di bidang usaha bisnis, antara lain:

Pasal 6

Sctiap penarnbahan penyertaan modal daerah kepada BABV MODAL

Pasal 5

( t) Modal Perusahaan mcrupakan kekayaan daerah yang dipisankan dari APBD dan tidak terbagi atas saham.

(2)Direksi dapat mengajukan penarnbahan modal perusahaan kepada Daerah dengan disertai alasan dan peruntukannya. (3} Pengajuan penambahari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Sadan Pengawas ditujukan kepada Bupati. -. ....;,..~ .... daerah.
(1)Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Badan Pengawas dan Direksi sesuai mekanisrne yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini.
(2)Bupati sebagai pemilik modal perusahaan, menerirna laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengawas dan Direksi.
(3)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sccara umum terhadap Perusahaan.
(4)Dalam melakukan pcmbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat tcrtentu di lingkungan pemerintah
1. c.Badan Pengawas. I - I - Umum Pasal 9
(1)Perusahaan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
(2)Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang Sarna hanya untuk 1 (satu) kali masa ja batan.
(3)Pcngangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnelalui proses sebagai berikut:
1. a.proses pengangkatan Direktur Utama melalui penjaringan' bakal Calon oleh Tim' seleksi dan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD;
2. b.proses pengangkatan Direktur Adrninistrasi dan Keuangan hanya rnclalui penjaringan bakal calon olch Tim Seleksi; dan I -
3. c.hasil penjaringan bakal calon Direktur Utama dan bakal calon Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di tetapkan dengan keputusan tim seleksi untuk di sarnpaikan kepada Bupati.
(4)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum masa jabatan Direksi berakhir. (S) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Badan Pengawas, Kepala BAPPEDA, Kepala Inspektorat, Asisten II, dan Kepala Bagian Hukum.
(6)Ketent uan proses penjaringan calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata kerja Tim Seleksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati, ·14- dengan keterangan tcrtulis dari perusahaan yang bersangkutan, dengan pcnilaian baik;I - kerja di perusahaan tahun yang dibuktikan
1. e.mempunyai pengalaman paling kurang 4 (empat) pendidikan paling

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 10

( 1) Calon Direksi dapat direkrut dari kalangan Swasta dan Aparatur Sipil Negara yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab scbagai Dircksi.

(2)Dalam hal calon Direksi dari Aparatur Sipil Negara, maka yang bcrsangkutan harus mengundurkan diri dari status kepcgawaiannya setelah terpilih mcnjadi Direksi.
(3)Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.sehat jasmani clan~ani;
4. d.mempunyai latar belakang rendah Sarjana (SI); Perusahaan;
5. b.menyarnpaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan rencana anggaran kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
6. c.membina pegawai; .;._, 1'a:,, .,-~ Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
7. a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan ....

Pasal 11

Anggota Direksi tidak boleh rnemegang jabatan rangkap di Perusahaan maupun di tempat usaha lainnya.

f.berumur tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Direksi;
g.membuat dan menyajikan karya tulis ilmiah mengenai strategi pengembangan perusahaan; dan
h.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/aggota DPRD sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan mernpunyai wewenang sebagai berikut :

a.mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan Tenaga kerja lainnya;
b.mengangkat memindah-tugaskan dan mernberhentikan Pcgawai dari jabatan dibawah direksi;
c.rnenetapkan besaran g~j.i.,,.tunjangan dan jasa prorJi.i...ksi bagi pegawai dari jabatan di bawah direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai ketentuan:
d.menandatangani ikatan hukurn dcngan pihak Iain;
e.mcnetapkan Peraruran Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas; dan
f.menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi. I •
d.mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
c.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
f.rnewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Perusahaan; dan
g.menyampaikan laporan berkala rnengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Iaba rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas,

Pasal 15

Direksi dilarang ~ngeh.tarkan dan rnenghibahkan ~ keuangan perusahaan kepada Pemerintah, Swasta, Partai politik, maupun Organisasi kemasyarakatan. •. ·-- .

Pasal 14

(1)Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam ha! sebagai berikut:
1. a.mcngadakan perjanjian-perjanjian dan pemberian pinjaman kepada Pernerintah Daerah yang dapat berakibat berkurangnya aset dan membcbani anggaran Perusahaan; dan
2. b.memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan.
(2)Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikernbalikan ke Pcrusahaan paling lambat 6 (enam) bu Ian. (t\) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat • .,. (1), Direksi ., juga rne~(;!.i:oJeh Insentif Laba Perusahaan dan THR pada setiap tahun yang besarannya disesuaikan dengan kondisi Laba dan keuangan Perusahaan.
(5)Bcsaran penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan dengan Kepurusan Bupati. ( l) Penghasilan Direksi terdiri dari :
1. a.gaji; dan
2. b.tunjangan,
(2)Penghasilan Direktur Utama berselisih 10% lebih besar dari penghasilan Direktur Administrasi clan Keuangan.
(3)1'unjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahtcraan, dan tunjangan fasilitas kendaraan dinas.

Pasal 16

Bagian Keernpat Penghasilan Direksi Bagian Kelima Cuti Direksi

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010