DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kelembagaan pengelola irigasi. Pola pengaturan air irigasi meliputi Hak Guna Air untuk Irigasi, Penyediaan Air Irigasi, Pembagian, Pemberian dan Penggunaan Air Irigasi, Penggunaan Air untuk Kepentingan Lainnya, Drainase, dan Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air. Pengembangan jaringan irigasi yang meliputi pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi wewenang dan tanggung jawab, dan pengamanan jaringan irigasi. Pengelolaan aset irigasi yang meliputi inventarisasi aset irigasi, perencanaan pengelolaan aset irigasi, pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, evaluasi pengelolaan aset irigasi, dan penghapusan aset irigasi. Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan mendukung peningkatan pendapatan petani, perlu meningkatkan pengelolaan sisitem irigasi;
c.bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi; <2#
d.meningkatkan pengelolaan sisitem irigasi;
e.bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
f.bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, perlu peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sisitem irigasi;
g.bahwa berdasafkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi. J Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)!;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dLembaran Negara Republik Indonesia Taliiun 1997 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
5.Undang-Undang Nomorl2 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20^15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonior292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006,tentanglrigasi;
10.Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001, tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
11.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015, tentang Penetapan garis sepadan jaringan Irigasi;
12.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015, tentang Komisi Irigasi;
14.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan aset Irigasi;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001, tentang Pedoman pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 TaJhun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Pfovinsi dan Kabupaten/Kota;
18.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA Dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peratuiran Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan sosial, ekonomi, dan teknis, asas efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, asas keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkani kemanfaatan air dalam bidang pertanian, secara terpadu, dan berwawasan Hngkun^an.

Pasal 4

Irigasi berfungsi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian daMm rangka ketahanan pangan dan kesejaHiteraan masyarakat ktiususnya petani. 17

(1)Peilgembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakanj dertgan mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi.
(2)Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IBIGASI Pasal 5

Pasal 6

(1)Untuk menjamiin terselenggaranya pengenibangan dan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat mernberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dan deilgan mengutainakan air permukaan. 18
(2)Penyelenggaraan dan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
(3)Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yeing optimal.

Pasal 7

(1)Untuk mempertahankan fungsi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diupayakan keberlanjutan irigasi secara maksimal.
(2)Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, serta peningkatan pendapatan petani dari usaha tani.
(3)Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, jaringan drainase yang memadai, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali air drainasi. 19
(4)Prasarana irigasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan konstruksi, kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
(5)Untuk mendukung peningkatan pendapatan petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan sejalan dengan diversifikasi tanaman dan modemisasi usaha tani.
(1)Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan diantara lembaga pengelola irigasi.
(2)Lembaga pengelola irigasi yang dimaksud ayat (1) meliputi' instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, PSA, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan,. pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi. 20
(3)Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada tingkat petak tersier atau desa dan dapat membentuk sampai tingkat daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan.
(4)Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi partisipatif Bupati dapat membentuk dan menetapkan komisi irigasi.
(5)Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kineija pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman, dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
(6)Dalam rangka koordinasi pengelola di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak secara partisipatif. 21
1. a.menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
2. b.melaksanakan tugas pembantuan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi pemerintah dan atau daerah irigasi provinsi;
3. c.melaksanakan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
4. d.melaksanakan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kabupaten;
5. e.meinberi iziti penggunaan daft pengusahaan air tanah untuk irigasi yang terletak di wilayah kabupaten;
6. f.meiijaga efisiensij efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kabupaten; 22
7. g.memfasiltasi penyelesaian sengketa antar daerah ingasi yang berada dalatn satu kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
8. h.memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya;
9. i.membentuk komisi irigasi;
10. j.melaksanakan pemberdayaan PSA ;
11. k.memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder untuk keperluan selain irigasi pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 9 Wewenang pemerintah daerah meliputi:

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desameliputi :

a.melaksanakan pengelolaan irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
b.menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangannya;
c.memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung, jawab petani atas permintaannya. 23

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani meliputi :

a.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b.menjaga eflsiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
c.memberikan persetujuan peinbangunan, pemanfaatan, perubaJian dan atau pembongkaran bangunan atau jaringanirigasi tersier untuk keperluan selain irigasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 12

(1)Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif diselenggarakan di seluruh daerah irigasi baik yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial dan perseorangan dengan mengikut sertakan petani secara aktif.
(2)Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan PSA dalam rangka meningkatkan eflsiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi. 24
(3)Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani, pemerintah daerah dapat membantu atas permintaan petani.
(4)KeikutserHaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dUakukan secara bertahap dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kemampuan petani.

Pasal 13

Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal 14

(1)Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan kepada PSA melalui penguatam dan peningkatan kemampuan PSA .
(2)Pemerintah daerah menetapkcin kebijakan daerah berdasarkdn kebijakan nasional tentang pemberdayaan PSA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5)Pedoman pemberdayaan PSA diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. 25

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014