DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kolaka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yang meliputi pembentukan dan susunan perangkat daerah; pembentukan unit pelaksana teknis; staf ahli; kepegawaian. Selain itu dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan lain-lain yang mengatur beberapa tugas perangkat daerah yang telah ada untuk melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya peraturan perundangan yang baru. Terdapat juga penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ternang Pembentukan dan Susunan ?erangkat Daerah Kabupaten Kolaka; J.. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar PEMBENTUKAN !DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA _.; TENT ANG BUPATI KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5{>79);

4.Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Tam bah an Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ten tang Republik 2014Tahun
2.Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 .· Dalam Pera turan ini yan.g d.imaksud dengan :

l.Daerah adalah Kabupatea Kclaka;
1. 2.Pemerintah Daerah adata.h Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. 3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sel'anjumya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

BAB I

KETENTUAN UMUM, Pasal I PERATURAN ~AERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAER,!\H KABUPATEN KOLAKA.

Pasal 2

14.Urusan Pcmerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang rnenjadi kcwenangan Prcsiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pcrnerintahan Daerah untuk rnelindungi, rnelayani, memberdayakan, mensejabserakan masyarakat;
15.Fungsi pc.n·•nj~ng adalah fungsi yang mengaturvdan rnengurus untuk rnenunjang kelancaran peiaksanaan fungsi inti. -

d.Dinas Daerah Kabupaten Kolaka, terdiri dari: l l Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil Ka bupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pernerintahan Bidang Adrninistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, Tipe A . ri;,:riyelenggarf\kan Urusan Pemerjntahan Bidang Kelautan dan Perikanan; 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Kehutanan; 4) Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggaraka.n Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisat.a; 5) Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka, Tipe A rnenyelenggarakan Urusan Pernerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6) Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanarnan Modal; • Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan; Tipe A menyelenggarakan UrusanKolaka, menyelenggarakan Urusan Pemerintaibiao Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serra Perfindungan Masyarakat (Sub Po1 PP) dain Bi"dang Ketentraman dan Ketertiban Urnuen serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran}; 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten A ...... i!~Kolaka,Kebakaran Kabupaten Urusan Pcmerintahan Bidang Pertanian; 9) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kawpa.ten ~ .. ...-1:!"~ .., ·~ .. Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; l 0) Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelcnggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; I I J Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam ,, Tipe A rnenyelenggarakanKabupaten Kolaka, • Pangan dan Hortikultura 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, Tipe A rnenyelenggarakan Urusan Pernerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; 81 Di.nas Tanaman .. Pcmerintahan Bidang Komunikasi dan fnformatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian; 18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Mericngah Kabupaten Kolaka, Tipe B rnenyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kccil, dan Menengah; Tipe B menyelengg;uakan UrusanKolaka, menyelenggarakan Urusar. Pemerintahan Bidang Keschatan; 17) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tipe B16) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten Kolaka, Tipc A menyelenggarakan Urusan Pernerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; 14) Dinas Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pernerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ·~,~ .,.~ ... 15) Dinas Pernuda dan Olahraga Kabupaten Kolak;: Tipe B menyclcnggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kcpcmudaan dan Olahraga; -8· ~ .... J 9) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; 20) Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Ka bu paten Kolaka . Tipe B rnenyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 21) Dinas Pengenclalian Penduduk d,;r..,, Kcluarga., . Berencana Kabupaten Kolaka, Tipe B mcnyeienggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 22) Dinas Perhuoungan Kabupaten Kolaka, Tipe B menyclenggru-a.!can Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan [urituk wilayah daratan): 23) Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk:iman Kabupaten Ko!aka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukirnan; 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupatcn Kolaka, Tipe C inenyelenggarakan Urusan Pernerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kcarsipan; .- .9 . fl)' Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;

Pasal 3

Penunjang Keuangan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia Kabupaten Kolaka Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendlidikan, dan Pelatihan; 5} B:ooan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolak:a Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan. DacrahRetribusidan

e.Badan Daerah Kabupaten Kolaka, terdiri dari: I) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah J<.;ibt.tpaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan; 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan; .,3). Badan Pengclola Pajak

Pasal 5

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas: Ketentuan lebih lanjut rnengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungai, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan. bupati.

Pasal 4

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kecarnatan Baula dengan Tipe A;
2. b.kecarnatan Iwoirnendaa dengan Tipc A;
3. c.kecamatan Kolaka dengan Tipe A;
4. d.kecarnatan Latarnbaga dengan Tipe A;
5. e.kecamatan PoJinggona dengan Tipe A;
6. f.kecamatan Pomalaa.dengan Tipe A; .
7. g.kecamatan Sarnaturu dengan Tipe A;
8. h.kecamatan Tanggetada dengan Tipe A;
  1. 1.kecarnatan Toari dengan Tipe A; J. kecamatan Watubangga dengan Tipe A;
9. k.kecamatan Wolo dengan Tipe A; !. kecamatan Wundulako dengan Tipe A. ill Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit PelaksemaTeknis (UPT). f2l UPr dibentuk untuk mclaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; '3J1 Penrbentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan t'eraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB ILL

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

a.urusan Pemerintahan yang mcnjadi Kewcnangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Poterisi Daerah;
c.efisien si;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali; •. g. tata kerja yang jtJas.:.~~.':!
h.lleksibilitas.

Pasal 8

( 1) Selain Unit Pelaksana 1ieknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaiman.a dirnaksasd daiam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Keseha:tan lberupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Ko!a sebagai Wimt organisass bcrsifat fungsional clan unit layanae yaoo,g bekerja secara profcsionaJ.

(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaterr/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersifat otonem dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Tcknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dH.l,uu Pct;;,11 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Dacruh Kabupaten/Kota di Bidang Pendidika.n berupa Satuart Pcndiclikan Daerah Kabupaten /Kota.
(2)Satuan Pendidikan Daerah NahupatenfKota sebagaimana dirnaksud pacla ayat tFJ l::terlx'l:,fuk Satuan Pendidikan Formal. - I 3-

BAB V

KEPEGAWAIAN Pasa] 11 Pejabat Aparatur Sipil Regara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan peru.ndang-undangan.

Pasal 10

Bupati dalam rnelaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli. .,. . ... .;- ,- Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, UPT yang sudah dibenruk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati Kolaka tentang pernbcntukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

· 14· • • {I) Perangkat Dacrah yang melaksanakan Urusan Pcmerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbcntuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelurn Perda iru diundangkan, tetap melaksanakan tuga&T\~a sarnpai dengan peraturan perundang-undangan mengeriai pelaksanaan urusan pernerintahan umum diundangkan.

(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melakeanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesaruan Bangsa dan Politik sebagaimana dirnaksud pada ayat !I) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut bainya rnetaksanakan Urusan Pemcrmtailan Bidang Kesatuan Bangsa clan Politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sarnpai dengan peraturan perundang-undangan rnengenai pelaksanaan. urusan pernerintahan urnum diundangkan.

Pasal 12

BAB VI Kl!:Tl:!:NTUAN LAIN-LAIN , BAB VII KETENTUAN PERAL/HAN

BAB VII

KETENTUAN PERAL/HAN

Pasal 14

Pada saat mu!ai berlakunya Peraturan Daerah iru, ~sian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja paefa perangkat daerah untu.k pertama kalinya dilakukan oengan mengukuhkan pcjabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…