DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan ini diatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai maksud dan tujuan; ruang lingkup; kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pendanaan dan system pembiayaan; tugas dan kewajiban pemerintah darah; pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan local; peran masyarakat dalam pencegahan; sanksi administrative, ketentuan pidana serta ketentuan penyidikan. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Perrnukiman Kumuh: dan Kawasan Permukiman perluPerumahan bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang BUPATIKOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TEN'l'ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 9 TAHUN 2016 BUPATI KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2.Pemerintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Kolaka
4.Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
5.Pernerintah Pusat adalah Presiden Rcpublik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidcn dan rnenteri sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerrninan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pcrrnukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sara na, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang Iayak huni.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mernpunyai penunjang kcgiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMANKUMUH. BUPATI KOL.AKA dan Dengan Persctujuan Bersarna DEWAN PER\l/AKILAN RAh'YAT DAER.AH KABUPATEN KOLAKA
9.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan perrnukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10.Kawasan pcrmukirnan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan ternpat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12.Permukiman kurnuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai kererbatasan daya beli sehingga pcrlu rnendapat dukungan pemerintah untuk mernperoleh rumah.
16.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyarnan.
17.Sarana adalah fasilitas dalarn lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18.Utilitas urnurn adalah kelengkapan penunjaug untuk pelayanan lingkungan hunian.
19.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut !MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pernerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mcngubah, mernperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif clan persyaratan teknis yang berlaku.
20.Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemcrintah yang melakukan pembangunan perumahan dan perrnukiman.
21.Setiap orang adalah orang perseor.ingan atau badan hukum.
22.Sadan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga ncgara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan perrnukiman. ·3·

a.kriteria clan tipologi perumahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh;
b.pencegahan terhadap turnbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perrnukirnan kumuh baru:
c.peningkatan kualitas terhadap perumahan dan Pernukirnan Kurnuh
d.Penyediaan tanah
e.Pendanaan dan system pembiayaan I, Togas dan kewajiban pernerintah daerah, serta Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a.mencegah tumbuh dan berkernbangnya perumahan kumuh dan perrnukiman kurnuh baru dalam mempertahankan perumahan dan perrnukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
b.rneningkatkan kualitas terhadap perumahan kurnuh dan perrnukiman kurnuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, arnan, serasi, dan teratur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh.

23.Kelompok swadaya rnasyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelornpok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sarna, sehingga kelornpok terse but memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersarna. Pa~al6

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
1. a.ketidakteraturan bangunan;
2. b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
3. c.kualitas bangunan yang tidak mernerruhi syarat.
(2)Ketidakteraturan bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan perrnukiman:
1. a.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/ atau
2. b.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. BABIV KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

(1)Kriteria perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perurnahan dan permukiman.
(2)Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengelolaan air lirnbah;
6. f.pengelolaan persampahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.
8. g.Pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan local ·S·

Pasal 8

(I) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
b.kualitas perrnukaan jalan lingkungan buruk, Pasal 7

(1)Dalarn ha! kabupaten Kolaka belurn rnemiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sernentara.
(2)Dalam ha! bangunan gedung tidak memiliki !MB dan persetujuan rnendirikan bangunan untuk jangka waktu sernentara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
(3)Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan perrnukiman dengan:
1. a.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
2. b.Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
(4)Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis,
(5)Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.pengendalian dampak lingkungan;
2. b.pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum;
3. c.keselamatan bangunan gedung;
4. d.kesehatan bangunan gedung;
5. e.kenyamanan bangunan gedung; dan
6. f.kernudahan bangunan gedung. ·6·

Pasal 10

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
1. a.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga rnenimbulkan genangan;
2. b.kctidaktersediaan drainase;
3. c.tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
4. d.tidak dipelihara sehingga terjadi akurnulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/ atau
5. e.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2)Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dirnana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air schingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali

Pasal 9

(1)Kriteria kekurnuhan ditinjau dari penyediaan air rrunum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
1. a.ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
2. b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
(2)Ketidakterscdiaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rnerupakan kondisi dirnana rnasyarakat tidak dapat mengakses air minum yang merniliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
(3)Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dimana kebutuhan air minurn rnasyarakat dalam lingkungan perumahan atau perrnukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
(2)Jaringan jalan lingkungan tidak mclayani seluruh lingkungan perurnahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perurnahan atau perrnukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
(3)Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan kondisi sebagian a tau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan. .7.

Pasal 11

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
1. a.sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan siandar teknis yang berlaku; dan/atau
2. b.prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
(2)Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistern yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
(3)Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
1. a.kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
2. b.tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. setahun.
(3)Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia,
(4)Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga rnenyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(5)Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik bcrupa:
1. a.pemeliharaan rutin; dan/atau
2. b.pemeliharaan berkala
(6)Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan -8·

Pasal 12

( l) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

a.prasarana dan sarana persarnpahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
b.siscem pengelolaan persarnpahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
c.tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencernaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah rnaupun jaringan drainase.

(2)Prasarana dan sarana persarnpahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rnerupakan kondisi dirnana prasarana dan sarans persampahan pada lingkungar: perurnahan atau permukiman tidak mernadai sebagai berikut:
1. a.ternpat sarnpah dengan pernilahan sampah pada skala domcstik atau rumah tangga;
2. b.ternpat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
3. c.gerobak sampah dan/atau truk sarnpah pada skala lingkungan; dan
4. d.ternpat pengolahan sarnpah terpadu (TPST) pacla skala lingkungan.
(3)Sistem pengelolaan persarnpahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dirnana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak rnernenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pewadahan dan pemilahan domcstik;
2. b.Pengumpulan lingkungan:
3. c.Pengangkutan lingkungan;
4. d.Pengolahan lingkungan.
(4)Tidak terpeliharanya sarana clan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c merupakan kondisi dirnana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak clilaksanakan baik berupa:
1. a.Perneliharaan rutin; clan/ atau
2. b.Perneliharaan berkala, Bagiau Kedua Tipologi Perurnahan Kurnuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

(1)Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
(2)Tipologi pcrumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
1. a.di atas air;
2. b.di tepi air;
3. c.di dataran:
4. d.di perbukitan; dan
5. e.di daerah rawan bencana.
(3)Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah kabupaten Kolaka.

Pasal 13

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau duri proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
1. a.prasarana proeksi kebakaran; dan/atau
2. b.sarana proteksi kebakaran.
(2)Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
1. a.pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
2. b.jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
3. c.sarana kornunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pernadam kebakaran; dan
4. d.data ten tang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
(3)Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tcrsedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
1. a.Alat pernadarn api ringan (APAR);
2. b.Mobil pompa;
3. c.Mobil tangga sesuai kebutuhan: dan d. peralatan pendukung lainnya ·10· '

Pasal 16

(1)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
1. a.penzman;
2. b.standar teknis; clan
3. c.kelaikan fungsi.
(2)Pengawasan clan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.tahap percncanaan;
2. b.tahap pembangunan; dan
3. c.tahap pcrnanfaatan. BABV PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…