DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Prinsip, dan Tujuan; 3. Tanggung Jawab dan Wewenang; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka; 5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial; 7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 8. Kerjasama; 9. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 10. Pengawasan dan Pertanggungjawaban; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai- nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sisternatis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 tahun '2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahkeduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. 8.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
9. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638); 6
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 8
20. 21.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
21. 22.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah. 9
24. 25.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulan Bencana.
25. 26.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulan Bencana Daerah;
26. 27.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Etencana;
27. 28.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.
28. 29.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Protap Tim Reaksi Cepat. 10
29. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka. 11
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang benvenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka.
7.Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 12
9.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, putting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
10.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
11.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. 13
12.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnva bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
13.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
14.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
15.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 14
16.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat olehlembaga yang berwenang.
17.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
18.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
19.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20.Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. 15
21.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
22.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23.Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
24.Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 16
25.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujiui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS , PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
8. h.berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
(2)partisipasi. Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
1. a.pengurangan resiko;
2. b.cepat dan tepat;
3. c.prioritas;
4. d.koordinasi dan keterpaduan;
5. e.berdayaguna dan berhasilguna;
6. f.transparansi dan akuntabilitas;
7. g.kepentingan umum;
8. h.proporsionalitas; 18
9. i.profesionalitas;
10. j.kemitraan;
11. k.pemberdayaan;
  1. 1.nondiskriminasi; dan
12. m.nonproletisi;
13. n.kemandirian;
14. o.kearifan lokal;
15. p.membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
16. q.berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulanga n bencana yaitu :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan ;
d.menghargai budaya lokal
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
g.meminimalisasi dampak bencana; 19
h.menciptakan perdarnaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
i.mengurangi kerentanan dan meningkatkati kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENAWG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
(3)Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a., pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;

b.perlindungan masj^arakat dari dampak bencana; 20
c.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d.pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; dan
e.pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
f.pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
g.pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: :
1. a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
2. b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. c.menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;. 21
4. d.pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/ Kota;
5. e.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
6. f.pemmusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
7. g.pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.
(2)Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 22

Pasal 7

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemerintah daerah harus meminta bantuan dan/ atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Pasal 8

Susunan Organisasi BPBD K terdiri atas:

a.Kepala Badan;
b.Unsur Pengarah; dan
c.Unsur Pelaksana.

Pasal 9

(1)Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai fungsi :
1. a.Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka; dan
2. b.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dii Kabupaten Kolaka; 23
(2)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Pejabat Pemerintah Kabupaten Kolaka yang terkait dengan penanggulangan bencana;
2. b.Anggota masyarakat, profesional dan ahli.
(3)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and propper test) yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kolaka.

Pasal 10

(1)Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai fungsi :
1. a.koordinasi;
2. b.komando; dan
3. c.Pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Sulawesi Tenggara.
(2)Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli. 24 P a s a l 1 1 Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
  1. 1.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
  2. 2.penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  3. 3.penentuan standar kebutuhan minimun;
  4. 4.pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  5. 5.pengurangan resiko bencana;
  6. 6.pembuatan peta rawan bencana;
  7. 7.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  8. 8.penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;dan
  9. 9.pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
2. b.Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 25
3. c.Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…